Gibran Rakabuming Raka menegaskan keputusannya mundur dari jabatan Wakil Presiden bukan karena ijazah, dan meminta maaf atas harapan yang belum terwujud. Ia menyerahkan surat berhenti kepada MPR dan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (12/11/2026). MPR kini punya waktu paling lama 60 hari untuk memilih penggantinya.
Apa yang Terjadi pada 12 November 2026?
Gibran mendatangi kompleks parlemen pada Kamis siang dan bertemu pimpinan MPR sekitar 20 menit. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan surat yang sama sudah diberikan kepada Presiden Prabowo.
Dalam bagian surat yang dibacakan Muzani, Gibran menyatakan berhenti dari jabatannya atas permintaan sendiri. Katadata melaporkan surat itu tidak mencantumkan alasan spesifik. Muzani menyatakan jabatan Wakil Presiden kosong sejak surat diserahkan pukul 11.26 WIB.
Soal istilah, Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR Taufik Basari menilai yang lebih tepat adalah “berhenti”, bukan “mengundurkan diri”, menurut laporan VIVA.
Apa Isi Pernyataan Gibran?
Dalam video yang diunggah akun YouTube Sekretariat Wakil Presiden, Gibran menyebut keputusan itu bersifat pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah, kalimat yang ia ulangi dua kali. Menurut Katadata, ia juga menyatakan seluruh dokumen pendidikannya lengkap dan sudah diserahkan kepada pengadilan.
Gibran menolak anggapan bahwa langkahnya menandakan ketidaksanggupan. Ia berharap polemik serupa tidak terulang karena demokrasi perlu ditata lebih baik, dan administrasi pemerintah harus memberi kepastian.
Ia memohon maaf atas harapan yang belum terwujud, masalah yang belum selesai, dan hati yang mungkin terluka karena keterbatasannya. Menurut detikNews, ia menyampaikan permohonan maaf khusus kepada anak muda Indonesia.
Di hadapan relawan, Gibran juga menyebut berhenti dari jabatan tidak otomatis berarti menjadi oposisi, seperti dikutip Katadata.
Bagaimana Respons Presiden Prabowo?
Prabowo menerima surat itu dengan berat hati, menghormati keputusan Gibran, dan menyebut masa depan Gibran masih panjang. Liputan6 mencatat Prabowo memuji dedikasi Gibran selama dua tahun menjalankan tugas.
Dalam keterangan pers yang sama, Prabowo merujuk putusan hukum yang ada. Menurut Katadata, ia menyebut adanya “ketidaksesuaian atau kekurangan” dalam pemenuhan persyaratan konstitusional. Jadi Gibran menolak mengaitkan keputusannya dengan ijazah, sementara Prabowo merujuk putusan hukum soal persyaratan pencalonan.
Apa Latar Belakang Polemik Ijazah Gibran?
Polemik ini berpusat pada surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA yang dipakai Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden. Kami sudah mengulas perkara sengketa syarat pendidikan Gibran di MK saat memasuki tahap pembuktian.
Pada 6 Oktober 2026, MK memutus perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Amarnya menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Namun, menurut CNBC Indonesia, dalam pertimbangannya MK tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan.
Radar Jakarta mengingatkan bahwa putusan itu tidak bisa dimaknai sebagai pernyataan MK bahwa Gibran terbukti berbohong.
Pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi HM Subhan dan membatalkan suket penyetaraan tersebut, menurut NU Online. Di DPR, penggalangan tanda tangan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait pemakzulan Gibran juga sempat bergulir. Katadata mencatat pengajuan itu sedang diproses ketika Gibran menyerahkan surat.
Bagaimana Wapres Pengganti Dipilih?
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa jika jabatan Wakil Presiden kosong, MPR menggelar sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Jadi Presiden mengusulkan dua nama, dan MPR memilih satu.
Menurut Hukumonline, MPR menyiapkan empat langkah:
- Menggelar sidang paripurna untuk membahas pengisian kekosongan jabatan.
- Menyurati Presiden untuk meminta dua nama calon pengganti.
- Membentuk tim verifikasi berkas dan dokumen calon.
- Membentuk tim ad hoc untuk menyusun draf ketetapan MPR.
Muzani menyebut Presiden punya waktu 14 hari sejak surat permintaan MPR untuk menyerahkan dua nama. Jika dihitung dari 12 November 2026, tenggat 60 hari jatuh sekitar 11 Januari 2027.
Partai-partai koalisi belum berebut mengusulkan nama. Partai Golkar, yang pada Desember 2024 menjadikan Gibran anggota kehormatan, menyatakan pengajuan dua nama adalah hak Presiden, menurut IDN Times. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pada Jumat (13/11/2026) juga menyatakan partainya tidak mengajukan nama, kata Antara.
Kronologi Singkat
| Waktu | Kejadian | Sumber |
| 6/10/2026 | MK menyatakan permohonan sengketa syarat pendidikan tidak dapat diterima | NU Online, CNBC Indonesia |
| 30/10/2026 | MA mengabulkan kasasi dan membatalkan suket penyetaraan | NU Online |
| 10/11/2026 | Gibran menemui Prabowo dan menyampaikan niat mundur | Katadata |
| 12/11/2026 | Surat diserahkan ke MPR dan Presiden; Prabowo memberi keterangan pers | Katadata, Liputan6 |
| 12/11/2026 | Gibran menyampaikan pernyataan lewat video | CNN Indonesia, detikNews |
| 13/11/2026 | Demokrat menyatakan tidak mengajukan nama pengganti | Antara |
Apa Selanjutnya?
Perhatian kini beralih ke Istana dan MPR. Presiden menentukan dua nama, lalu MPR memilih satu dalam sidang sebelum tenggat 60 hari. Hingga artikel ini diperbarui, laporan yang kami rujuk belum memuat nama resmi calon pengganti.
Soal peran Gibran ke depan, pernyataan yang tersedia hanya menyebut ia tidak otomatis menjadi oposisi. Perkembangan lain, termasuk jadwal sidang MPR, akan kami perbarui seiring informasi resmi.