Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi menyoroti 3 kejanggalan penanganan kasus eks Jampidsus Febrie Adriansyah oleh Kejaksaan Agung.
Status hukum Febrie dan Don Ritto berubah dari tersangka (saat di Polri) menjadi saksi setelah perkara dipegang Kejagung, tanpa penjelasan hukum memadai ke publik.
Hendardi mendesak KPK mengambil alih perkara dan Presiden Prabowo turun tangan menjaga independensi penegakan hukum.
Jakarta, 17 Juli 2026 — Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi membongkar tiga kejanggalan mendasar dalam penanganan kasus dugaan korupsi eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah oleh Kejaksaan Agung, dan mendesak KPK mengambil alih perkara tersebut.
Mengapa Ini Penting?
Kasus ini bermula ketika perkara dugaan korupsi yang menyeret Febrie Adriansyah dan Don Ritto dilimpahkan dari Kepolisian RI ke Kejaksaan Agung. Menurut Hendardi, langkah-langkah yang diambil Kejagung sejauh ini justru menimbulkan berbagai kejanggalan yang berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum. Dalam pernyataan persnya, Hendardi bahkan menyebut Kejagung “menghina publik” atas cara kasus ini ditangani.
Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi UGM (Pukat UGM), Zaenur Rohman, turut menilai pelimpahan perkara dari Polri ke Kejagung sarat kejanggalan — sebab menurut Kompas, Polri dinilai tidak berwenang melimpahkan perkara pada tahap penyidikan kecuali sudah P21.
3 Kejanggalan Menurut Hendardi
1. Perubahan status hukum. Sebelum perkara diserahkan Polri ke Kejagung, Febrie dan Don Ritto sudah berstatus tersangka. Namun setelah Kejagung menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru, keduanya justru diposisikan sebagai saksi — perubahan mendasar yang menurut Hendardi tidak disertai penjelasan hukum memadai ke publik. Belakangan, Kejagung menyebut Febrie tetap berstatus tersangka.
2. Ketidakjelasan keberadaan Febrie. Di tengah sorotan publik yang besar, Kejagung dinilai belum memberi kepastian soal posisi maupun langkah hukum terhadap Febrie. Yang muncul justru informasi bahwa pencekalan terhadap Febrie dan Don Ritto hanya berlaku 20 hari dan didasarkan pada permintaan Polda Metro Jaya — bukan permintaan Kejagung sendiri sebagai institusi yang kini menangani perkara.
3. Febrie belum ditahan. Hendardi mengkritik keputusan Kejagung yang belum menahan Febrie. Ia menegaskan penahanan bukan bentuk penghukuman, melainkan instrumen mencegah pelarian, perusakan alat bukti, dan intervensi terhadap saksi — sehingga semestinya disertai argumentasi hukum yang kuat mengingat nilai dugaan korupsi yang besar.
Reaksi dan Dampak
Hendardi menilai rangkaian kejanggalan ini mengindikasikan konflik kepentingan di internal Kejaksaan Agung. Ia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih perkara, sekaligus meminta Presiden Prabowo Subianto tidak pasif menyikapi kasus yang menyeret pejabat tinggi kejaksaan sendiri ini.
Hendardi juga menegaskan penyidikan tidak boleh berhenti pada Febrie sebagai pelaku tunggal — perlu ditelusuri rantai komando serta aliran uang, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak yang lebih tinggi di Kejagung, menurut laporan Kompas. Ia turut menyinggung dugaan keterlibatan oknum TNI dalam mengintervensi proses penyidikan yang menurutnya harus diusut terpisah dan independen.
Belum ada kepastian apakah KPK akan merespons desakan Hendardi untuk mengambil alih perkara ini. Publik juga masih menunggu penjelasan resmi Kejaksaan Agung terkait dasar hukum perubahan status Febrie Adriansyah dan langkah lanjutan penyidikan, termasuk soal pencekalan dan kemungkinan penahanan.
Pertanyaan Umum
Siapa Hendardi dalam kasus ini?
Hendardi adalah Ketua Dewan Nasional SETARA Institute yang secara terbuka mengkritik penanganan kasus Febrie Adriansyah oleh Kejaksaan Agung dan mendesak KPK turun tangan.
Apa saja 3 kejanggalan yang diungkap Hendardi?
Perubahan status hukum Febrie dari tersangka menjadi saksi, ketidakjelasan keberadaan dan langkah hukum terhadap Febrie, serta keputusan Kejagung yang belum menahan Febrie meski kasusnya bernilai korupsi besar.
Apa yang diminta Hendardi kepada KPK dan Presiden?
Hendardi mendesak KPK mengambil alih penanganan perkara ini dan meminta Presiden Prabowo Subianto tidak pasif dalam menjaga independensi proses hukum.
goribihotao – Belakangan ini istilah Gentengisasi mulai ramai diperbincangkan setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan gagasan agar rumah-rumah masyarakat yang masih menggunakan atap seng secara bertahap beralih menggunakan genteng. Gagasan tersebut bukan sekadar persoalan mengganti material bangunan, melainkan menjadi bagian dari upaya pemerintah menciptakan hunian yang lebih sehat, nyaman, sekaligus tahan terhadap cuaca tropis Indonesia.
Bagi sebagian masyarakat, terutama yang tinggal di daerah perkotaan, penggunaan atap seng mungkin sudah dianggap biasa. Namun bagi warga yang tinggal di kawasan dengan suhu udara tinggi, seng sering kali menjadi penyebab utama rumah terasa sangat panas ketika siang hari. Sebaliknya saat hujan turun deras, suara benturan air di atas seng bisa sangat bising sehingga mengganggu aktivitas penghuni rumah.
Karena alasan itulah, konsep Gentengisasi mulai dikaitkan dengan berbagai program peningkatan kualitas rumah yang telah dijalankan pemerintah, salah satunya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai program bedah rumah.
Muncul pertanyaan di tengah masyarakat. Apakah semua rumah beratap seng akan mendapatkan bantuan? Apakah pemerintah akan mengganti seluruh atap seng menjadi genteng secara gratis? Atau justru program ini hanya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu?
Jawabannya ternyata tidak sesederhana itu.
Table of Contents
Apa Itu Program Gentengisasi?
Istilah Gentengisasi sebenarnya bukan nama resmi sebuah program bantuan yang berdiri sendiri. Kata tersebut lebih menggambarkan gagasan pemerintah untuk mendorong penggunaan atap genteng dibandingkan atap seng, terutama pada rumah-rumah masyarakat yang masuk kategori tidak layak huni.
Presiden Prabowo beberapa kali menyinggung pentingnya penggunaan genteng berbahan tanah liat atau beton karena dinilai lebih sesuai dengan karakter iklim Indonesia.
Indonesia merupakan negara tropis yang menerima paparan sinar matahari hampir sepanjang tahun. Atap seng memang memiliki harga yang relatif murah serta pemasangannya lebih cepat. Namun material logam tersebut juga sangat mudah menyerap panas.
Akibatnya, suhu di dalam rumah dapat meningkat beberapa derajat dibandingkan rumah yang menggunakan genteng.
Sebaliknya, genteng memiliki kemampuan meredam panas lebih baik sehingga suhu ruangan cenderung lebih nyaman tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pendingin ruangan.
Selain faktor kenyamanan, penggunaan genteng juga dinilai mampu mengurangi kebisingan ketika hujan deras.
Bagi keluarga yang tinggal di rumah sederhana, perubahan kecil seperti ini dapat memberikan dampak besar terhadap kualitas hidup sehari-hari.
Mengapa Atap Seng Menjadi Sorotan?
Selama bertahun-tahun, atap seng menjadi pilihan utama masyarakat karena beberapa alasan.
Harga seng relatif murah.
Pemasangannya cepat.
Materialnya mudah ditemukan hampir di seluruh daerah Indonesia.
Namun di balik berbagai kelebihan tersebut, seng juga memiliki sejumlah kekurangan.
Saat cuaca terik, suhu permukaan seng bisa meningkat sangat tinggi. Panas tersebut kemudian diteruskan ke dalam rumah sehingga ruangan terasa gerah meskipun ventilasi sudah cukup baik.
Ketika hujan turun, suara benturan air pada lembaran seng juga jauh lebih keras dibandingkan genteng tanah liat maupun beton.
Pada daerah pesisir, seng juga lebih mudah mengalami korosi akibat kadar garam udara yang tinggi.
Karena alasan-alasan inilah pemerintah mulai mendorong penggunaan material yang dinilai lebih ramah terhadap kondisi iklim Indonesia.
Namun perlu dipahami bahwa pemerintah tidak melarang penggunaan seng.
Yang didorong adalah peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat yang memang membutuhkan bantuan.
Hubungan Gentengisasi dengan Program Bedah Rumah
Di sinilah banyak masyarakat mulai salah memahami informasi yang beredar.
Program Gentengisasi bukan berarti pemerintah akan datang ke setiap rumah untuk mengganti atap seng menjadi genteng.
Yang sebenarnya terjadi adalah gagasan tersebut akan diintegrasikan ke dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
BSPS merupakan program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang sebelumnya dikenal berada di bawah Kementerian PUPR.
Program ini telah berjalan selama bertahun-tahun untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperbaiki rumah yang tidak layak huni.
Bantuan diberikan bukan dalam bentuk rumah jadi, melainkan stimulan agar masyarakat dapat memperbaiki rumahnya secara swadaya.
Apabila kondisi rumah memang membutuhkan penggantian atap, maka konsep Gentengisasi dapat diterapkan dalam proses renovasi tersebut.
Artinya, penggantian atap menjadi genteng merupakan salah satu bentuk peningkatan kualitas rumah, bukan program yang berdiri sendiri.
Pemerintah Menargetkan Ratusan Ribu Rumah di Program Gentengisasi
Pada tahun 2026, pemerintah meningkatkan target program BSPS secara signifikan.
Jumlah rumah yang ditargetkan memperoleh bantuan mencapai sekitar 400 ribu unit di seluruh Indonesia.
Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan realisasi beberapa tahun sebelumnya.
Target tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin mempercepat pengurangan jumlah rumah tidak layak huni yang masih cukup banyak tersebar di berbagai daerah.
Selain meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat, program ini juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah.
Setiap rumah yang direnovasi membutuhkan tukang bangunan, toko material, pengrajin genteng, produsen semen, kayu, hingga pelaku usaha kecil lainnya.
Dengan kata lain, satu rumah yang diperbaiki tidak hanya memberikan manfaat kepada pemilik rumah, tetapi juga menciptakan aktivitas ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Siapa yang Berhak Mendapatkan Bantuan Gentengisasi?
Pertanyaan ini menjadi yang paling sering muncul.
Jawabannya, tidak semua masyarakat otomatis menjadi penerima bantuan.
Program BSPS memiliki sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi.
Secara umum, penerima merupakan masyarakat berpenghasilan rendah yang menempati rumah tidak layak huni dan memiliki atau menguasai tanah secara sah.
Rumah tersebut harus benar-benar menjadi tempat tinggal utama, bukan rumah kedua maupun bangunan yang disewakan.
Selain itu, calon penerima belum pernah memperoleh bantuan perumahan serupa dari pemerintah dalam kurun waktu tertentu.
Data calon penerima juga harus sesuai dengan pendataan pemerintah daerah serta masuk dalam basis data yang digunakan pemerintah pusat.
Karena itulah, masyarakat tidak bisa sekadar mengajukan permohonan secara langsung tanpa melalui proses verifikasi.
Bagaimana Cara Masyarakat Bisa Diusulkan?
Proses penetapan penerima bantuan biasanya dimulai dari pemerintah daerah.
Petugas melakukan pendataan terhadap rumah-rumah yang dinilai tidak layak huni.
Data tersebut kemudian diverifikasi untuk memastikan kondisi rumah memang memenuhi kriteria.
Selanjutnya dilakukan pengecekan dokumen kepemilikan atau penguasaan lahan, kondisi ekonomi keluarga, hingga kelengkapan administrasi lainnya.
Apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi dan kuota masih tersedia, nama calon penerima akan diusulkan ke pemerintah pusat untuk mendapatkan persetujuan.
Karena kuota bantuan setiap daerah berbeda-beda, tidak semua rumah yang diusulkan dapat langsung memperoleh bantuan pada tahun yang sama.
Sebagian harus menunggu hingga kuota berikutnya tersedia.
Besaran Bantuan yang Diterima
Dalam program BSPS, pemerintah tidak memberikan uang tunai secara bebas kepada penerima.
Nilai bantuan sekitar Rp20 juta per rumah digunakan untuk pembelian bahan bangunan serta pembayaran upah kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
Secara umum, sebagian besar dana dialokasikan untuk material bangunan, sedangkan sisanya digunakan untuk biaya tenaga kerja.
Skema tersebut dibuat agar bantuan benar-benar digunakan untuk memperbaiki rumah, bukan dialihkan ke kebutuhan lain.
Jika dalam proses renovasi diperlukan penggantian atap, maka material genteng dapat menjadi salah satu komponen yang digunakan sesuai hasil perencanaan renovasi rumah.
Gentengisasi Bukan Sekadar Mengganti Atap
Jika mendengar kata Gentengisasi, sebagian orang mungkin langsung membayangkan petugas datang ke rumah lalu mengganti seluruh atap seng menjadi genteng dalam hitungan hari. Kenyataannya, konsep yang sedang didorong pemerintah jauh lebih luas dibanding sekadar mengganti material penutup atap.
Dalam dunia konstruksi, sebuah rumah merupakan satu kesatuan sistem. Atap hanyalah salah satu bagian dari bangunan. Ketika jenis atap diubah, struktur penyangga, rangka, kemiringan, hingga kemampuan dinding menopang beban juga harus diperhitungkan.
Genteng tanah liat, misalnya, memiliki bobot yang jauh lebih berat dibandingkan lembaran seng. Karena itu, rumah yang sebelumnya menggunakan atap seng belum tentu bisa langsung dipasangi genteng tanpa pemeriksaan struktur terlebih dahulu.
Jika rangka atap sudah lapuk atau menggunakan material yang tidak cukup kuat, penggantian atap justru dapat membahayakan penghuni rumah.
Inilah sebabnya program bedah rumah selalu diawali dengan survei teknis. Pemerintah bersama tenaga pendamping akan melihat kondisi bangunan secara menyeluruh sebelum menentukan jenis perbaikan yang paling sesuai.
Pada beberapa rumah, yang dibutuhkan bukan hanya penggantian atap, tetapi juga perbaikan pondasi, penguatan kolom, pergantian rangka kayu, hingga perbaikan lantai dan sanitasi.
Dengan kata lain, Gentengisasi merupakan bagian dari peningkatan kualitas rumah, bukan satu-satunya pekerjaan yang dilakukan.
Mengapa Pemerintah Lebih Memilih Genteng?
Pilihan penggunaan genteng bukan tanpa alasan. Indonesia memiliki iklim tropis dengan intensitas panas matahari yang cukup tinggi sepanjang tahun.
Material seng memang lebih murah dan ringan, tetapi sifat logam membuatnya mudah menyerap panas.
Ketika matahari bersinar terik sejak pagi hingga siang, suhu permukaan seng bisa meningkat sangat tinggi. Panas tersebut kemudian diteruskan ke ruang di bawahnya sehingga rumah menjadi gerah.
Akibatnya, banyak keluarga yang akhirnya memasang kipas angin atau pendingin ruangan lebih lama. Hal ini tentu berdampak pada konsumsi listrik.
Genteng memiliki karakteristik yang berbeda.
Material tanah liat maupun beton mampu menahan panas lebih baik sehingga suhu ruangan cenderung lebih stabil.
Selain itu, suara hujan yang mengenai genteng juga jauh lebih lembut dibandingkan seng.
Bagi keluarga yang tinggal di daerah dengan curah hujan tinggi, perubahan tersebut bisa meningkatkan kenyamanan saat beristirahat maupun bekerja dari rumah.
Di sisi lain, genteng juga memiliki umur pakai yang relatif panjang apabila dipasang dengan benar dan dirawat secara berkala.
Dampaknya Tidak Hanya untuk Pemilik Rumah
Program bedah rumah sebenarnya memiliki efek ekonomi yang cukup besar.
Ketika satu rumah direnovasi, banyak pihak yang ikut memperoleh manfaat.
Tukang bangunan memperoleh pekerjaan.
Pengrajin genteng menerima pesanan.
Toko material bangunan meningkatkan penjualan.
Produsen semen, pasir, batu bata, hingga kayu juga ikut merasakan dampaknya.
Inilah yang sering disebut sebagai multiplier effect dalam pembangunan.
Uang yang dikeluarkan pemerintah tidak berhenti pada penerima bantuan, tetapi terus berputar di masyarakat.
Apalagi jika material yang digunakan berasal dari produsen lokal.
Di sejumlah daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, hingga sebagian wilayah Sumatera, industri genteng tanah liat masih menjadi mata pencaharian ribuan keluarga.
Apabila permintaan meningkat karena program renovasi rumah, maka industri kecil tersebut berpotensi kembali bergairah.
Begitu pula dengan pelaku usaha angkutan material, toko bangunan skala kecil, hingga UMKM yang menyediakan kebutuhan konstruksi.
Apakah Semua Rumah Beratap Seng Akan Diganti?
Jawabannya tentu tidak.
Masih banyak informasi yang beredar di media sosial seolah-olah seluruh rumah yang menggunakan atap seng akan memperoleh bantuan pemerintah.
Padahal, kebijakan tersebut tidak pernah disampaikan demikian.
Program bedah rumah memiliki sasaran yang jelas, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di rumah tidak layak huni.
Artinya, apabila seseorang memiliki rumah permanen dengan kondisi baik, hanya saja menggunakan atap seng karena pilihan pribadi, rumah tersebut tidak otomatis masuk dalam daftar penerima bantuan.
Begitu pula rumah-rumah yang digunakan sebagai tempat usaha, rumah kontrakan, ataupun rumah kedua.
Prioritas pemerintah tetap diberikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan bantuan agar dapat tinggal di rumah yang aman, sehat, dan layak huni.
Proses Renovasi Dilakukan Secara Bertahap
Program BSPS tidak dikerjakan seperti proyek pembangunan perumahan yang seluruhnya diselesaikan kontraktor.
Konsep utama program ini adalah swadaya masyarakat.
Penerima bantuan ikut terlibat dalam proses pembangunan.
Di banyak daerah, tetangga bahkan ikut membantu pekerjaan secara gotong royong.
Model seperti ini sudah lama diterapkan dalam program BSPS karena dinilai mampu menekan biaya sekaligus memperkuat rasa memiliki terhadap rumah yang telah direnovasi.
Pemerintah hanya memberikan stimulan agar masyarakat dapat meningkatkan kualitas rumahnya.
Dengan demikian, hasil pembangunan tidak hanya bergantung pada dana bantuan, tetapi juga partisipasi masyarakat itu sendiri.
Tantangan Program Gentengisasi
Meskipun memiliki tujuan yang baik, pelaksanaan Gentengisasi tentu tidak lepas dari tantangan.
Indonesia merupakan negara yang sangat luas dengan karakter wilayah yang berbeda-beda.
Di daerah pegunungan, penggunaan genteng mungkin sangat ideal.
Namun di beberapa kawasan pesisir yang memiliki angin sangat kencang, pemilihan jenis atap harus mempertimbangkan kondisi lingkungan.
Begitu pula di wilayah rawan gempa.
Material atap yang terlalu berat memerlukan struktur bangunan yang benar-benar kuat.
Karena itulah pemerintah tidak dapat menerapkan satu jenis material secara seragam untuk seluruh Indonesia.
Pendekatan teknis tetap harus mempertimbangkan kondisi geografis, budaya, hingga kemampuan struktur bangunan masing-masing daerah.
Selain itu, tantangan lain datang dari kebutuhan anggaran.
Meskipun pemerintah menargetkan ratusan ribu rumah direnovasi pada 2026, jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia masih mencapai jutaan unit.
Artinya, program ini membutuhkan waktu bertahun-tahun agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas.
Syarat Umum Penerima Program Bedah Rumah (BSPS)
Meskipun istilah Gentengisasi tengah menjadi perhatian, dasar pelaksanaannya tetap mengacu pada ketentuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Karena itu, masyarakat yang berharap mendapatkan bantuan perlu memahami bahwa penerima akan melalui proses seleksi dan verifikasi.
Kriteria
Penjelasan
Warga Negara Indonesia
Memiliki identitas kependudukan yang sah.
Berpenghasilan rendah
Masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan pemerintah.
Memiliki atau menguasai rumah
Rumah ditempati sendiri dan memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan lahan yang sah.
Rumah tidak layak huni
Kondisi rumah membutuhkan perbaikan pada atap, lantai, dinding, atau bagian struktur lainnya.
Belum pernah menerima bantuan sejenis
Tidak sedang atau belum pernah menerima bantuan renovasi rumah dengan skema yang sama dalam periode yang ditentukan.
Masuk hasil pendataan pemerintah daerah
Diusulkan melalui pemerintah desa, kelurahan, kecamatan, hingga pemerintah daerah sebelum diverifikasi pemerintah pusat.
Perlu dipahami bahwa syarat tersebut dapat mengalami penyesuaian mengikuti regulasi terbaru yang diterbitkan pemerintah setiap tahunnya. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memperoleh informasi langsung dari pemerintah daerah atau dinas yang membidangi perumahan.
Harapan Baru Bagi Rumah Tidak Layak Huni
Program Gentengisasi sebenarnya membawa pesan yang lebih besar dibandingkan sekadar mengganti material bangunan. Pemerintah ingin mendorong perubahan cara pandang bahwa rumah layak huni bukan hanya soal memiliki tempat berteduh, tetapi juga menghadirkan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman bagi seluruh anggota keluarga.
Di berbagai daerah, masih banyak rumah yang mengalami kebocoran setiap musim hujan. Sebagian lainnya memiliki atap yang sudah lapuk sehingga membahayakan penghuni ketika angin kencang datang. Tidak sedikit pula keluarga yang harus bertahan dengan suhu ruangan yang sangat panas karena menggunakan atap seng tanpa plafon.
Jika kondisi seperti ini dapat diperbaiki secara bertahap, kualitas hidup masyarakat juga ikut meningkat.
Anak-anak memiliki tempat belajar yang lebih nyaman.
Orang tua dapat beristirahat tanpa khawatir atap bocor saat hujan deras.
Lansia juga bisa tinggal di rumah yang lebih aman tanpa takut bagian bangunan runtuh akibat usia konstruksi yang sudah tua.
Dalam konteks pembangunan nasional, manfaat tersebut jauh lebih besar daripada sekadar angka jumlah rumah yang berhasil direnovasi.
Program Ini Juga Menggerakkan Ekonomi Daerah
Di balik setiap rumah yang direnovasi, terdapat aktivitas ekonomi yang ikut bergerak.
Permintaan terhadap semen, pasir, batu bata, besi, kayu, hingga genteng meningkat.
Toko bangunan memperoleh tambahan pelanggan.
Pengrajin genteng yang selama ini menghadapi persaingan material modern berpeluang kembali memperoleh pesanan.
Begitu pula dengan tukang bangunan, pekerja harian, sopir pengangkut material, hingga pelaku UMKM yang berada di sekitar lokasi pembangunan.
Artinya, satu program bedah rumah tidak hanya menyentuh penerima bantuan, tetapi juga menciptakan efek berantai terhadap perekonomian masyarakat.
Semakin banyak rumah yang direnovasi, semakin besar pula perputaran uang di sektor konstruksi skala kecil yang selama ini menjadi sumber penghasilan banyak keluarga.
Gentengisasi Perlu Disesuaikan dengan Kondisi Daerah
Meskipun penggunaan genteng memiliki banyak kelebihan, penerapannya tetap harus mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia yang sangat beragam.
Di wilayah pegunungan, genteng tanah liat dapat menjadi pilihan ideal karena mampu menjaga suhu rumah tetap sejuk.
Namun di beberapa daerah pesisir yang memiliki angin sangat kencang, jenis atap harus disesuaikan agar tidak mudah terangkat ketika cuaca ekstrem.
Begitu pula di kawasan rawan gempa.
Struktur rumah harus benar-benar diperiksa sebelum dilakukan penggantian material atap yang memiliki bobot lebih berat dibandingkan seng.
Karena itu, pendekatan pemerintah tidak dapat disamaratakan.
Setiap rumah membutuhkan penilaian teknis sehingga renovasi yang dilakukan benar-benar meningkatkan kualitas bangunan, bukan justru menimbulkan risiko baru bagi penghuninya.
Tantangan Terbesar Masih Ada pada Jumlah Rumah Tidak Layak Huni
Target sekitar 400 ribu rumah yang akan diperbaiki pada 2026 merupakan langkah besar pemerintah dalam mempercepat penanganan rumah tidak layak huni.
Namun apabila dibandingkan dengan jumlah kebutuhan secara nasional, angka tersebut masih menjadi awal dari pekerjaan yang jauh lebih besar.
Masih terdapat jutaan rumah di berbagai daerah yang membutuhkan perbaikan, baik pada bagian atap, lantai, dinding, sanitasi, maupun struktur bangunan.
Karena keterbatasan anggaran, pemerintah harus menentukan prioritas agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan.
Itulah sebabnya proses pendataan, verifikasi, hingga validasi penerima menjadi tahapan yang sangat penting dalam program ini.
Tajuk: Gentengisasi Bukan Sekadar Ganti Atap, tetapi Investasi Kualitas Hidup
Ramainya pembahasan mengenai Gentengisasi menunjukkan bahwa masyarakat mulai memberi perhatian lebih terhadap kualitas hunian, bukan sekadar memiliki tempat tinggal. Di balik rencana penggantian atap seng menjadi genteng, pemerintah sebenarnya ingin mendorong terciptanya rumah yang lebih sehat, lebih nyaman, dan lebih aman untuk ditinggali dalam jangka panjang.
Meski demikian, penting dipahami bahwa Gentengisasi bukan program bantuan terpisah yang otomatis diberikan kepada semua pemilik rumah beratap seng. Konsep tersebut menjadi bagian dari program bedah rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), sehingga penerimanya tetap harus memenuhi syarat dan melalui proses verifikasi sesuai ketentuan pemerintah.
Bagi masyarakat yang rumahnya masih masuk kategori tidak layak huni, program ini menjadi harapan untuk mendapatkan tempat tinggal yang lebih baik. Sementara bagi pelaku usaha lokal seperti pengrajin genteng, toko material bangunan, hingga tukang konstruksi, meningkatnya jumlah renovasi rumah juga membuka peluang ekonomi yang tidak kecil.
Ke depan, keberhasilan Gentengisasi tidak hanya diukur dari berapa banyak atap seng yang berhasil diganti. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana program tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi jumlah rumah tidak layak huni, sekaligus menggerakkan ekonomi daerah melalui pembangunan yang melibatkan masyarakat secara langsung.
Referensi
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI – Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) https://pkp.go.id
Trump mengaku terkejut melihat jutaan pelayat menangisi Khamenei di Teheran
Ia menyebut satu tembakan cukup untuk melenyapkan semua pemimpin Iran yang hadir
Kedutaan Iran di Armenia membalas keras, menyebut AS tak punya peradaban
Washington DC, 06 Juli 2026 — Presiden AS Donald Trump menyatakan satu tembakan cukup untuk melenyapkan seluruh pemimpin Iran yang hadir di pemakaman Ayatollah Ali Khamenei di Teheran, Sabtu (4/7). Pernyataan itu disampaikan dalam wawancara dengan Axios dan langsung memicu kecaman keras dari Iran.
Mengapa Ini Penting?
Pernyataan Trump muncul di tengah situasi yang sudah tegang. Khamenei tewas dalam serangan gabungan AS-Israel pada 28 Februari 2026, dan jutaan pelayat dari berbagai kota di Iran memadati kompleks Grand Mosalla untuk memberi penghormatan terakhir. Trump mengaku heran melihat antusiasme duka itu, karena sebelumnya ia mengira Khamenei dibenci rakyatnya sendiri.
Dalam momen itulah ia melontarkan ancaman terbuka. “Satu tembakan dan kami bisa menghabisi mereka semua,” kata Trump, dikutip Axios. Ia menambahkan bahwa AS tidak akan benar-benar melakukannya karena Iran sedang dalam posisi ingin berunding, dan menghilangkan seluruh pemimpin justru menutup jalur negosiasi.
Bagi pembaca Indonesia, pernyataan ini penting karena eskalasi retorika AS-Iran berpotensi mengganggu jalur pelayaran minyak dunia, termasukpasokan minyak yang melewati Selat Hormuz yang selama ini jadi salah satu sumber energi penting bagi Indonesia.
Reaksi dan Dampak
Kedutaan Besar Iran di Armenia merespons cepat lewat platform X. Mereka menegaskan kematian seorang pemimpin tidak akan pernah mematikan perjuangan bangsa Iran. “Orang bisa dibunuh, tetapi cita-cita tidak bisa dimatikan,” tulis Kedubes Iran, dikutip CNN Indonesia.
Pernyataan itu juga menuding AS sebagai negara yang tidak memiliki peradaban maupun kehormatan. Suasana pemakaman sendiri diwarnai seruan “Matilah Amerika” yang menggema di aula utama, sementara sebagian pelayat membawa bendera merah sebagai simbol pembalasan.
Trump di sisi lain menyebut AS dan Iran sudah sepakat menghentikan sementara perundingan strategis selama sekitar sepekan, sampai seluruh rangkaian pemakaman selesai. Selama masa jeda ini ia mengklaim kedua pihak tidak akan saling menyerang — sebuah gencatan retorika di tengah situasi yang bisa saja kembali memanas begitu masa berkabung berakhir, mengingat kawasan Timur Tengah masih menyimpan risiko konflik lanjutan seperti yang pernah terlihat dalam temuan PBB soal gugurnya prajurit TNI di Lebanon.
Kronologi Peristiwa
Waktu
Kejadian
28 Februari 2026
Ayatollah Ali Khamenei tewas dalam serangan gabungan AS-Israel
Sabtu, 4 Juli 2026
Jutaan pelayat memadati Grand Mosalla, Teheran, untuk pemakaman Khamenei
Sabtu, 4 Juli 2026
Trump menyampaikan ancaman “satu tembakan” dalam wawancara dengan Axios
Sabtu, 5 Juli 2026
Kedutaan Iran di Armenia membalas lewat X, sebut AS tak beradab
9 Juli 2026 (rencana)
Jenazah Khamenei dijadwalkan tiba di Mashhad untuk prosesi lanjutan
Apa Selanjutnya?
Rangkaian pemakaman belum selesai. Setelah prosesi besar di Teheran, jenazah Khamenei rencananya dibawa ke kota suci Qom, lalu diterbangkan ke Irak untuk prosesi di Najaf dan Karbala. Putra Khamenei, Mojtaba Khamenei, yang kini menjadi pemimpin baru Iran, dilaporkan belum tampil di depan publik sejak dikabarkan terluka dalam serangan Februari — sejumlah anggota IRGC disebut khawatir keamanan lokasinya jika ia tampil di Mashhad pada 9 Juli.
Jeda perundingan sepekan yang disebut Trump berarti tensi AS-Iran kemungkinan kembali diuji begitu masa berkabung usai. Bila retorika ancaman semacam ini terus berlanjut, skenario eskalasi yang lebih luas — semacam yang pernah dibahas dalam berbagai analisis potensi Perang Dunia III — bukan tidak mungkin kembali mengemuka dalam wacana publik, meski saat ini belum ada tanda konkret ke arah sana.
Pertanyaan Seputar Ancaman Trump ke Iran
Apa yang sebenarnya dikatakan Trump soal pemimpin Iran?
Dalam wawancara dengan Axios pada Sabtu (4/7), Trump menyebut satu tembakan cukup untuk melenyapkan semua pemimpin Iran yang hadir di pemakaman Khamenei. Ia menambahkan AS tidak akan melakukannya karena Iran sedang ingin berunding, dan kehilangan seluruh pemimpin justru menutup jalur negosiasi.
Kapan dan di mana pernyataan itu disampaikan?
Trump menyampaikannya saat prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei berlangsung di Grand Mosalla, Teheran, Sabtu (4/7/2026). Jutaan pelayat dari berbagai kota di Iran hadir memberi penghormatan terakhir pada hari itu.
Bagaimana respons resmi Iran terhadap ancaman ini?
Kedutaan Besar Iran di Armenia membalas lewat platform X, menegaskan kematian seorang pemimpin tidak akan pernah mematikan perjuangan bangsa Iran. Mereka juga menuding AS sebagai negara tanpa peradaban maupun kehormatan.
Apakah AS dan Iran benar-benar berhenti berunding?
Trump mengklaim kedua pihak sepakat menghentikan sementara perundingan strategis selama sekitar sepekan, sampai rangkaian pemakaman Khamenei selesai. Ia menyebut selama masa jeda itu tidak akan ada serangan dari kedua belah pihak.
Siapa pemimpin Iran yang baru menggantikan Khamenei?
Putra Khamenei, Mojtaba Khamenei, kini menjadi pemimpin baru Iran. Ia dilaporkan mengalami luka dalam serangan Februari 2026 dan belum tampil di depan publik hingga artikel ini diperbarui, termasuk untuk prosesi pemakaman lanjutan di Mashhad pada 9 Juli.
goribihotao – Gelombang panas atau heat wave yang melanda berbagai negara di Eropa kembali memicu perdebatan panas, bukan hanya soal perubahan iklim, tetapi juga kebijakan politik. Di tengah suhu yang menembus 40 derajat Celsius di sejumlah wilayah, isu pendingin ruangan atau air conditioner (AC) mendadak berubah menjadi senjata kampanye menjelang pemilihan presiden Prancis.
Jika sebelumnya AC dianggap sebagai barang mewah yang kurang ramah lingkungan, kini pandangan itu mulai berubah. Banyak warga Eropa mulai menganggap pendingin ruangan sebagai kebutuhan dasar untuk menghadapi musim panas yang semakin ekstrem setiap tahunnya.
Situasi tersebut dimanfaatkan oleh partai sayap kanan National Rally (RN) yang dipimpin Marine Le Pen. Partai ini menjanjikan program besar-besaran untuk memperluas penggunaan AC apabila berhasil memenangkan pemilu mendatang. Janji tersebut langsung memicu perdebatan sengit antara kelompok yang mengutamakan keselamatan masyarakat dan pihak yang khawatir penggunaan AC secara masif justru memperparah krisis iklim.
Table of Contents
Heat Wave Ekstrem Melanda Sejumlah Negara Eropa
Sejak akhir Juni 2026, sebagian besar wilayah Eropa Barat dan Eropa Tengah mengalami suhu yang jauh di atas rata-rata. Prancis, Spanyol, Italia, Jerman, Belgia hingga Inggris mencatat rekor suhu tertinggi untuk periode awal musim panas.
Di beberapa kota di Prancis dan Spanyol, suhu udara bahkan mendekati atau melewati 40 derajat Celsius. Kondisi tersebut menyebabkan berbagai gangguan, mulai dari sekolah yang ditutup sementara, pembatasan aktivitas luar ruangan, hingga meningkatnya jumlah pasien yang mengalami gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan lebih dari 1.300 kematian berlebih (excess deaths) terjadi selama gelombang panas yang berlangsung sejak akhir Juni. Sementara itu, para ilmuwan World Weather Attribution menyebut fenomena panas ekstrem kali ini hampir mustahil terjadi tanpa pengaruh perubahan iklim akibat aktivitas manusia.
Kenapa Eropa Masih Minim Air Conditioner?
Bagi masyarakat Asia atau Amerika, penggunaan AC di rumah sudah menjadi hal yang lumrah. Namun situasinya berbeda di Eropa.
Data Komisi Eropa menunjukkan hanya sekitar 20 persen rumah tangga di Uni Eropa yang memiliki pendingin ruangan. Sebagai perbandingan, tingkat kepemilikan AC di Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan sudah mencapai lebih dari 90 persen.
Ada beberapa alasan mengapa penggunaan AC berkembang lebih lambat di Eropa. Selama puluhan tahun, sebagian besar wilayah Eropa memiliki musim panas yang relatif sejuk sehingga rumah-rumah dibangun tanpa mempertimbangkan kebutuhan pendinginan mekanis. Bangunan tua dengan dinding batu tebal, jendela kecil, dan penutup kayu dianggap sudah cukup menjaga suhu ruangan tetap nyaman.
Selain itu, harga listrik yang relatif tinggi serta kekhawatiran terhadap dampak lingkungan membuat banyak masyarakat Eropa memilih kipas angin, ventilasi alami, atau membuka jendela dibanding memasang AC.
Namun kondisi tersebut mulai berubah seiring meningkatnya frekuensi gelombang panas dalam beberapa tahun terakhir.
AC Mendadak Jadi Isu Politik
Di tengah cuaca yang semakin ekstrem, National Rally menjadikan isu pendingin ruangan sebagai salah satu materi kampanye utama.
Marine Le Pen menyatakan bahwa akses terhadap AC bukan lagi sekadar soal kenyamanan, melainkan persoalan kesehatan masyarakat. Menurutnya, negara harus membantu warga agar mampu menghadapi musim panas yang semakin berbahaya.
Partai tersebut mengusulkan program investasi besar untuk memperluas pemasangan AC di berbagai bangunan publik seperti sekolah, rumah sakit, hingga fasilitas pelayanan umum.
Selain itu, mereka juga mengusulkan skema pinjaman tanpa bunga senilai sekitar 20 miliar euro agar jutaan rumah tangga di Prancis dapat memasang pendingin ruangan. Berdasarkan perhitungan National Rally, program tersebut berpotensi mendukung pemasangan AC di sekitar 30 hingga 40 juta rumah apabila mereka berhasil membentuk pemerintahan.
Meski di media sosial banyak yang menyebutnya sebagai “AC gratis”, rincian kebijakan yang diumumkan lebih mengarah pada pembiayaan melalui pinjaman tanpa bunga dan investasi pemerintah, bukan pembagian AC gratis untuk seluruh warga.
Perbandingan Pandangan Mengenai AC di Eropa
Kelompok
Pandangan
National Rally
AC dianggap kebutuhan dasar dan penyelamat saat heat wave. Mendorong investasi besar serta bantuan pembiayaan pemasangan AC.
Kelompok Hijau
AC diperlukan di lokasi tertentu, tetapi tidak boleh menjadi solusi utama karena meningkatkan konsumsi energi.
Komisi Eropa
Bersikap netral dan menyerahkan kebijakan penggunaan AC kepada masing-masing negara anggota.
Kenapa Banyak yang Menolak Program Ini?
Meski terdengar menarik bagi masyarakat yang merasakan suhu ekstrem, usulan tersebut juga menuai kritik.
Kelompok pemerhati lingkungan menilai penggunaan AC secara besar-besaran akan meningkatkan konsumsi listrik, memperbesar beban jaringan energi, sekaligus meningkatkan emisi karbon apabila sumber listrik masih berasal dari bahan bakar fosil.
Selain itu, unit AC juga membuang panas ke lingkungan luar sehingga dapat memperkuat fenomena urban heat island atau pulau panas perkotaan. Akibatnya, suhu di luar bangunan justru bisa menjadi lebih tinggi.
Para ahli menyarankan agar penggunaan AC tetap dibarengi dengan langkah adaptasi lain seperti memperbanyak ruang hijau, memperbaiki desain bangunan agar lebih tahan panas, meningkatkan insulasi rumah, serta memperluas penggunaan energi terbarukan.
Komisi Eropa Memilih Tidak Memihak
Menariknya, Komisi Eropa memilih mengambil posisi netral dalam perdebatan ini.
Juru bicara Komisi Eropa menyatakan bahwa lembaga tersebut tidak memiliki posisi khusus apakah masyarakat sebaiknya menggunakan AC atau tidak. Menurut mereka, keputusan tersebut merupakan kewenangan masing-masing negara anggota.
Fokus Uni Eropa saat ini adalah meningkatkan efisiensi energi bangunan, mempercepat renovasi rumah-rumah lama, serta memperluas penggunaan listrik dari sumber energi terbarukan agar kebutuhan pendinginan di masa depan dapat dipenuhi tanpa meningkatkan emisi karbon secara signifikan.
Heat Wave Mengubah Cara Pandang Warga Eropa
Selama bertahun-tahun, banyak warga Eropa menganggap AC sebagai produk yang boros listrik dan identik dengan gaya hidup Amerika.
Namun perubahan iklim mulai mengubah pandangan tersebut.
Musim panas kini berlangsung lebih lama, suhu malam hari tetap tinggi, dan bangunan-bangunan tua yang dirancang untuk menghadapi musim dingin justru menjadi sangat panas ketika musim panas tiba.
Sejumlah toko elektronik di Prancis, Spanyol, dan Italia bahkan dilaporkan mengalami lonjakan permintaan pendingin ruangan selama gelombang panas berlangsung. Banyak model AC portabel habis terjual hanya dalam beberapa hari karena masyarakat berusaha mencari solusi cepat menghadapi cuaca ekstrem.
Apakah AC Akan Menjadi Isu Besar dalam Pemilu?
Melihat perkembangan saat ini, bukan tidak mungkin pendingin ruangan akan menjadi salah satu isu yang terus dibahas menjelang pemilu di Prancis.
National Rally memanfaatkan Heat Wave sebagai bukti bahwa pemerintah belum cukup siap menghadapi perubahan iklim dari sisi adaptasi. Di sisi lain, kelompok lingkungan mengingatkan bahwa solusi jangka panjang tidak bisa hanya bergantung pada pemasangan AC, tetapi juga membutuhkan perubahan tata kota, efisiensi bangunan, dan transisi energi bersih.
Perdebatan ini menunjukkan bagaimana perubahan iklim kini tidak lagi hanya menjadi isu lingkungan, tetapi juga telah berubah menjadi isu ekonomi, kesehatan masyarakat, hingga strategi politik. Di tengah suhu yang terus meningkat setiap tahun, pertanyaan yang muncul bukan lagi apakah Eropa membutuhkan lebih banyak pendingin ruangan, melainkan bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut tanpa memperburuk krisis iklim yang sedang dihadapi.
Hingga Juni 2026, OJK telah mencabut izin usaha sejumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Simak daftar lima bank yang tutup, penyebabnya, serta bagaimana jaminan dana nasabah oleh LPS.
goribihotao – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperketat pengawasan terhadap industri perbankan nasional sepanjang 2026. Salah satu langkah yang diambil adalah mencabut izin usaha sejumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang dinilai sudah tidak mampu memenuhi ketentuan kesehatan perbankan.
Hingga pertengahan tahun atau per Juni 2026, beberapa BPR resmi menghentikan operasionalnya setelah izin usahanya dicabut oleh OJK. Meski kabar penutupan bank sering membuat masyarakat khawatir, regulator menegaskan bahwa proses tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus melindungi nasabah.
Perlu dipahami bahwa bank yang ditutup bukanlah bank umum besar seperti BCA, BRI, Mandiri, atau BNI, melainkan Bank Perekonomian Rakyat yang memiliki cakupan usaha lebih terbatas. Setelah izin usaha dicabut, proses penyelesaian hak dan kewajiban bank akan ditangani oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
PT BPR Suliki Gunung Mas
Bank pertama yang dicabut izin usahanya pada 2026 adalah PT BPR Suliki Gunung Mas yang berlokasi di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.
OJK mencabut izin operasional bank tersebut pada 7 Januari 2026 setelah berbagai upaya penyehatan tidak berhasil memperbaiki kondisi keuangan perusahaan. Setelah pencabutan izin dilakukan, LPS mengambil alih proses likuidasi serta menyiapkan pembayaran klaim simpanan nasabah yang memenuhi persyaratan penjaminan.
PT BPR Prima Master Bank
Selanjutnya adalah PT BPR Prima Master Bank yang beroperasi di Surabaya, Jawa Timur.
Bank ini resmi ditutup pada 27 Januari 2026. Sebelum pencabutan izin, BPR tersebut telah berada dalam status pengawasan intensif karena mengalami masalah permodalan dan tingkat kesehatan bank yang tidak memenuhi ketentuan. Upaya penyehatan yang dilakukan pemegang saham tidak membuahkan hasil sehingga LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan dan meminta OJK mencabut izin usahanya.
Perumda BPR Bank Cirebon
Bank ketiga yang resmi berhenti beroperasi adalah Perumda BPR Bank Cirebon, Jawa Barat.
Izin usahanya dicabut pada 9 Februari 2026. Setelah pencabutan tersebut, seluruh proses pembayaran simpanan nasabah serta likuidasi aset ditangani oleh LPS sesuai ketentuan yang berlaku. Nasabah yang memiliki simpanan dijamin tetap memperoleh perlindungan selama memenuhi syarat penjaminan LPS.
PT BPR Kamadana
Berikutnya adalah PT BPR Kamadana yang berada di Kabupaten Bangli, Bali.
OJK mencabut izin usaha bank ini pada 18 Februari 2026. Berdasarkan keterangan regulator, pencabutan dilakukan setelah ditemukan berbagai persoalan yang membuat kondisi bank tidak lagi dapat disehatkan. Sejumlah laporan juga menyebut adanya persoalan tata kelola dan dugaan praktik yang tidak sesuai prinsip kehati-hatian dalam operasional bank.
PT BPR Koperindo Jaya
Bank kelima adalah PT BPR Koperindo Jaya yang berkantor di Jakarta Pusat.
Izin usahanya dicabut pada 9 Maret 2026 setelah pemegang saham dan pengurus dinilai gagal melakukan langkah penyehatan sesuai ketentuan OJK. Penutupan bank ini menjadi bagian dari langkah pengawasan regulator untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional.
Mengapa OJK Menutup Bank?
Banyak masyarakat mengira penutupan bank disebabkan semata-mata karena bank kehabisan uang. Faktanya, penyebabnya jauh lebih kompleks.
OJK dapat mencabut izin usaha apabila sebuah bank mengalami masalah permodalan serius, kualitas aset yang buruk, kredit bermasalah yang tinggi, tata kelola yang lemah, hingga kegagalan pemegang saham melakukan penyehatan bank sesuai ketentuan.
Pada beberapa kasus, regulator juga menemukan dugaan praktik fraud atau pelanggaran prinsip kehati-hatian yang memperburuk kondisi keuangan bank. Penutupan dilakukan setelah berbagai tahapan pengawasan dan kesempatan perbaikan tidak membuahkan hasil.
Apakah Dana Nasabah Aman?
Pertanyaan ini menjadi kekhawatiran utama setiap kali ada kabar bank ditutup.
LPS memastikan bahwa simpanan nasabah tetap dijamin sesuai Undang-Undang LPS selama memenuhi syarat penjaminan. Saat ini, nilai simpanan yang dijamin mencapai maksimal Rp2 miliar per nasabah per bank.
Selain itu, simpanan harus tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, dan nasabah tidak terlibat dalam tindakan yang merugikan bank.
Setelah izin usaha dicabut, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data sebelum pembayaran klaim dilakukan kepada nasabah yang memenuhi persyaratan. Proses tersebut tidak dipungut biaya, sehingga masyarakat diminta waspada terhadap pihak yang menawarkan jasa pengurusan klaim dengan imbalan tertentu.
Penutupan Bank Tidak Berarti Industri Perbankan Sedang Krisis
Meski jumlah BPR yang ditutup terus bertambah, OJK menegaskan bahwa langkah tersebut justru menunjukkan fungsi pengawasan berjalan aktif.
Bank-bank yang dicabut izinnya umumnya memiliki skala kecil dan tidak termasuk bank sistemik yang dapat memengaruhi stabilitas keuangan nasional. Dengan menutup bank yang tidak sehat lebih awal, regulator berharap kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan tetap terjaga.
Karena itu, masyarakat tidak perlu panik setiap kali mendengar kabar ada bank yang ditutup. Selama menyimpan dana di bank yang diawasi OJK dan memenuhi ketentuan LPS, simpanan nasabah tetap memperoleh perlindungan sesuai aturan yang berlaku.
Glory Harimas Sihombing jadi tersangka keenam korupsi MBG
Diduga jual titik dapur SPPG Rp100 juta per lokasi ke calon mitra
Sebagian uang hasil penjualan disetor ke eks Kepala BGN Dadan Hindayana
JAKARTA — Kejaksaan Agung menetapkan Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review, Glory Harimas Sihombing, sebagai tersangka baru korupsi Makan Bergizi Gratis pada Kamis (18/6/2026), karena diduga menjual titik dapur SPPG seharga sekitar Rp100 juta per lokasi kepada calon mitra program.
🔖 Simpan artikel ini untuk perkembangan terbaru.
Konteks: Mengapa Ini Penting?
Glory bukan pejabat negara. Ia investor dan praktisi sustainability, lulusan School of Life Science and Technology Institut Teknologi Bandung. Kini ia menjabat Founding Partner di Global Green Capital, Partner Sustainability di Global Founders Capital, sekaligus CEO Carbon Offset Asia sejak 2021. Posisinya di Yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR) menjadi pintu masuk kasus ini.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan eks Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memberi Glory akses ke data titik-titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari akses itu, Glory diduga mencari pihak yang ingin jadi mitra penyelenggara dapur MBG, lalu menjual akses tersebut layaknya komoditas.
Padahal, pendirian SPPG semestinya melalui jalur verifikasi resmi BGN, bukan transaksi pribadi antarpihak. Penyidik menyebut praktik ini berjalan di luar mekanisme yang ditetapkan pemerintah, sehingga akses ke titik dapur justru diperjualbelikan layaknya proyek komersial biasa. Pola pengawasan yang bocor semacam ini sejalan dengan temuan DPRD Sumsel soal lemahnya pengawasan program yang berdampak pada lingkungan dan masyarakat, di mana celah regulasi kembali dimanfaatkan pihak yang punya akses informal ke pengambil kebijakan.
“Kurang lebih dulu ya, karena mungkin masih bisa bergulir. Tapi yang kita lihat sekarang sekitar kurang lebih sekitar Rp100 juta,” — Syarief Sulaeman Nahdi, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung (Kompas.com, 19 Juni 2026)
Reaksi dan Dampak
Penyidik menyebut harga titik dapur sebenarnya bervariasi, mulai puluhan hingga ratusan juta rupiah, bergantung lokasi dan minat calon mitra. Dalam sejumlah kasus, nilai transaksi disebut mencapai sekitar Rp100 juta per titik. Glory disebut menyetor sebagian hasil penjualan kepada Dadan secara berkala sejak 2025, dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing.
Selain berperan sebagai broker akses dapur, Glory juga diduga mengurus proses rollback atau pemulihan status SPPG yang sempat bermasalah, sehingga titik dapur yang sebelumnya terhambat verifikasi bisa kembali “dijual” ke mitra baru. Dengan penetapan Glory, jumlah tersangka kasus korupsi tata kelola MBG kini menjadi enam orang sejak Kejagung pertama kali menahan Dadan Hindayana bersama dua eks Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung, pada awal Juni 2025.
Kasus ini menambah daftar dugaan penyalahgunaan anggaran program pemerintah berskala nasional. Polanya — pihak swasta memanfaatkan kedekatan personal dengan pejabat untuk menguasai akses proyek — mengingatkan pada kasus korupsi mark-up proyek kereta cepat Whoosh, yang juga melibatkan jaringan pihak swasta dan pejabat publik dalam pengaturan nilai proyek.
“Saudara GHS ini merupakan pihak swasta yang diminta oleh tersangka DH selaku Kepala BGN untuk mencari mitra dalam rangka pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis,” — Syarief Sulaeman Nahdi, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung
Glory saat ini ditahan 20 hari di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung untuk kepentingan penyidikan lanjutan. Kejagung menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan minimal dua alat bukti yang cukup, sesuai standar pembuktian perkara pidana khusus.
Apa Selanjutnya?
Penyidik Jampidsus masih menelusuri aliran dana dari Glory ke Dadan, termasuk kemungkinan pihak lain yang turut menikmati keuntungan dari praktik jual-beli titik SPPG ini. Penyidik juga membuka kemungkinan jumlah tersangka bertambah lagi, mengingat skema penjualan titik dapur disebut “masih bisa bergulir” ke pihak-pihak lain yang belum terungkap.
Pola pemanfaatan yayasan untuk menguasai akses program negara bukan hal baru. Kasus serupa pernah mencuat dalam dugaan penyimpangan dana CSR Bank Indonesia yang melibatkan sejumlah yayasan, sehingga publik berharap Kejagung turut menyisir potensi keterlibatan entitas nonprofit lain di ekosistem MBG, bukan hanya individu.
Pengembangan kasus ini juga berpotensi mendorong evaluasi menyeluruh atas sistem verifikasi SPPG di internal BGN. Tanpa perbaikan mekanisme kontrol, celah yang dimanfaatkan Glory dan Dadan berisiko terulang di titik-titik dapur MBG lain di seluruh Indonesia, mengingat program ini terus diperluas ke ribuan sekolah penerima manfaat.
goribihotao – Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) kembali menjadi sorotan setelah muncul permintaan tambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun. Usulan tersebut muncul di tengah besarnya dana yang sudah dialokasikan pemerintah untuk mendukung pengembangan koperasi desa sebagai salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Permintaan tambahan dana ini langsung memancing perhatian publik. Banyak pihak mempertanyakan alasan di balik kebutuhan anggaran baru, mengingat pemerintah sebelumnya telah menyiapkan dana dalam jumlah besar untuk mendukung operasional dan pembangunan KDMP di seluruh Indonesia.
Table of Contents
Apa Itu Program Koperasi Desa Merah Putih?
Koperasi Desa Merah Putih merupakan program nasional yang bertujuan memperkuat ekonomi desa melalui pembentukan koperasi modern berbasis komunitas. Program ini dirancang untuk menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat desa mulai dari distribusi barang, pengelolaan hasil pertanian, penyediaan kebutuhan pokok, hingga akses pembiayaan usaha.
Peran KDMP dalam Perekonomian Desa
Pemerintah melihat koperasi sebagai instrumen penting untuk memotong rantai distribusi yang panjang. Dengan adanya KDMP, hasil produksi petani dan pelaku UMKM diharapkan bisa terserap lebih baik tanpa terlalu bergantung pada tengkulak atau perantara.
Selain itu, koperasi juga diharapkan menjadi pusat layanan ekonomi yang mampu meningkatkan daya saing desa di tengah perkembangan ekonomi digital.
Mengapa KDMP Meminta Tambahan Dana Rp1,5 Triliun?
Tambahan dana yang diajukan disebut berkaitan dengan percepatan pembangunan dan operasional koperasi di berbagai daerah. Kebutuhan tersebut mencakup pembangunan fasilitas fisik, pengadaan sarana pendukung, hingga penguatan sistem manajemen koperasi.
Kebutuhan Infrastruktur Masih Tinggi
Salah satu alasan utama adalah masih banyak desa yang belum memiliki fasilitas pendukung koperasi yang memadai. Beberapa daerah memerlukan pembangunan gudang penyimpanan, gerai distribusi, hingga fasilitas logistik yang menjadi bagian dari ekosistem Koperasi.
Perluasan Cakupan Program
Pemerintah juga terus memperluas jangkauan program ke berbagai wilayah. Semakin banyak koperasi yang dibentuk, semakin besar pula kebutuhan pendanaan untuk memastikan seluruh unit dapat beroperasi secara optimal sejak awal.
Besaran Anggaran KDMP yang Sudah Disiapkan Pemerintah
Sebelum muncul usulan tambahan Rp1,5 triliun, pemerintah sebenarnya telah menyiapkan anggaran yang sangat besar untuk mendukung program ini.
Komponen Anggaran
Nilai
Dana Desa 2026
Rp60,57 triliun
Alokasi Dana Desa
Rp34,57 triliun
Anggaran dalam RAPBN 2026
Rp83 triliun
Tambahan Dana yang Diusulkan
Rp1,5 triliun
Jika dibandingkan dengan total anggaran yang telah disiapkan, tambahan Rp1,5 triliun memang relatif kecil. Namun dalam konteks pengelolaan APBN, setiap tambahan belanja negaratetap membutuhkan kajian dan persetujuan yang ketat.
Pro dan Kontra Tambahan Anggaran KDMP
Munculnya usulan tambahan dana memunculkan dua pandangan berbeda.
Pihak yang Mendukung
Pendukung program menilai tambahan anggaran diperlukan agar pembangunan koperasi dapat berjalan lebih cepat. Mereka berpendapat bahwa koperasi membutuhkan modal awal yang cukup besar untuk bisa langsung memberikan manfaat kepada masyarakat.
Pihak yang Mengkritisi
Di sisi lain, sejumlah pengamat meminta pemerintah lebih fokus pada efektivitas penggunaan dana yang sudah tersedia. Menurut mereka, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga kualitas tata kelola dan pengawasan.
Tantangan Besar yang Dihadapi KDMP
Terlepas dari persoalan tambahan dana, tantangan terbesar KDMP justru berada pada tahap implementasi.
Banyak program koperasi di masa lalu gagal berkembang karena lemahnya manajemen dan minimnya aktivitas bisnis yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa koperasi yang dibentuk tidak hanya berdiri secara administratif, tetapi benar-benar mampu menjalankan fungsi ekonominya.
Pengawasan dan Akuntabilitas
Dengan nilai anggaran yang mencapai puluhan triliun rupiah, transparansi menjadi faktor yang sangat penting. Pengelolaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan agar program tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Keberlanjutan Usaha Koperasi
Keberhasilan KDMP akan sangat bergantung pada kemampuan koperasi menghasilkan aktivitas ekonomi yang nyata. Tanpa model bisnis yang sehat, koperasi berisiko menjadi proyek jangka pendek yang sulit bertahan dalam jangka panjang.
Apakah Tambahan Dana Rp1,5 Triliun Layak Disetujui?
Pertanyaan inilah yang saat ini menjadi fokus pembahasan banyak pihak. Pemerintah perlu menyeimbangkan antara kebutuhan percepatan pembangunan koperasi dengan kondisi fiskal nasional yang juga harus mendanai berbagai program prioritas lainnya.
Apabila tambahan dana tersebut mampu mempercepat pembentukan koperasi yang produktif dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat desa, maka usulan tersebut bisa dianggap sebagai investasi ekonomi jangka panjang. Namun jika efektivitas penggunaan anggaran sebelumnya belum dapat dibuktikan secara jelas, maka evaluasi menyeluruh menjadi langkah yang lebih bijak sebelum dana baru dikucurkan.
Akankah jadi Lahan Korupsi Baru?
Permintaan tambahan dana Rp1,5 triliun untuk KDMP menunjukkan besarnya ambisi pemerintah dalam menjadikan Koperasi Desa Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi desa. Meski nominal tambahan tersebut relatif kecil dibanding total anggaran KDMP yang mencapai Rp83 triliun, keputusan akhir tetap harus mempertimbangkan efektivitas program, transparansi pengelolaan, dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ke depan, keberhasilan KDMP tidak akan ditentukan oleh seberapa besar dana yang digelontorkan, melainkan oleh seberapa efektif koperasi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan menciptakan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.
Mensesneg Prasetyo Hadi konfirmasi nama Said Iqbal sedang dibahas untuk kabinet
Posisi yang akan diberikan dipastikan terkait buruh dan ketenagakerjaan
Pelantikan berpotensi digelar Senin, 8 Juni 2026 di Istana Negara
Jakarta — Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, disinyalkan akan masuk jajaran Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan proses itu masih berjalan, dengan pelantikan kemungkinan dilakukan pada Senin, 8 Juni 2026.
🔖 Simpan artikel ini untuk perkembangan terbaru seputar reshuffle Kabinet Merah Putih.
Istana Beri Sinyal: “Sedang Kita Diskusikan”
Konfirmasi pertama datang langsung dari Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/6/2026). Mensesneg tidak membantah kabar beredar soal masuknya Said Iqbal ke kabinet — justru sebaliknya.
“Sedang kita diskusikan,” kata Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (4/6/2026).
Soal jabatan spesifik, Prasetyo memilih bungkam. Ia hanya memberikan petunjuk bahwa posisi yang akan diberikan kepada Said Iqbal erat kaitannya dengan rekam jejak perjuangannya selama puluhan tahun.
“Kemungkinan berkaitan dengan tentunya perjuangan beliau selama ini, dengan buruh, tenaga kerja,” jelas Prasetyo Hadi.
Saat didesak apakah Said Iqbal akan mengisi kursi di Kementerian Ketenagakerjaan atau Dewan Buruh Nasional, Mensesneg enggan memberikan perincian. Publik diminta bersabar.
Said Iqbal tidak mau berspekulasi. Dihubungi terpisah pada Jumat (5/6/2026), ia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden.
“Kita tunggu saja pengumuman resmi dari Mensesneg atas nama Presiden ya,” ujar Said Iqbal saat dikonfirmasi awak media.
Soal bidang yang akan ia tangani, Said meyakini masih seputar isu yang selama ini ia perjuangkan.
“Kemungkinan sekitar isu ketenagakerjaan,” kata Said singkat.
Said Iqbal bukan nama baru di panggung kebijakan ketenagakerjaan Indonesia. Kariernya dimulai sejak 1992 saat ia menjadi ketua serikat pekerja di sebuah perusahaan elektronik di Bekasi. Ia kemudian menjadi salah satu pendiri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI). Pada Oktober 2021, Said terpilih secara aklamasi sebagai Presiden Partai Buruh periode 2021–2026 dalam Kongres IV di Jakarta.
Rekam jejak ini relevan dengan arah kebijakan ketenagakerjaan Prabowo — termasuk upaya perlindungan pekerja yang lebih struktural, seperti yang sempat dibahas dalam konteks undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga yang juga menjadi sorotan beberapa waktu terakhir.
Pelantikan Senin 8 Juni: Siapa Saja yang Dilantik?
Jadwal pelantikan Senin depan tidak hanya melibatkan Said Iqbal. Mensesneg Prasetyo Hadi sebelumnya mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo juga akan melantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), serta Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.
“Berkenaan dengan masalah pelantikan, kami agendakan di minggu depan. Bisa aja Senin pekan depan,” kata Prasetyo.
Ini bukan reshuffle pertama Kabinet Merah Putih. Sebelumnya, pada 27 April 2026, Presiden Prabowo telah melantik Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup, menggantikan Hanif Faisol Nurofiq. Pergantian itu dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51 P.
Masuknya Said Iqbal — jika terkonfirmasi — akan memperkuat representasi gerakan buruh di dalam pemerintahan secara langsung. Ini juga berkaitan dengan rencana Prabowo membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN), lembaga setingkat kementerian yang akan menjadi penasihat Presiden di bidang perburuhan — tanpa keterwakilan unsur pengusaha.
Apa Selanjutnya?
Semua mata kini tertuju pada Senin, 8 Juni 2026. Jika agenda pelantikan benar-benar terlaksana, Said Iqbal akan menjadi tokoh gerakan buruh pertama yang secara resmi masuk dalam jajaran pemerintahan Prabowo-Gibran.
Bagi jutaan buruh Indonesia, ini bukan sekadar berita jabatan. Ini soal apakah suara mereka akan benar-benar terwakili dari dalam istana — bukan hanya dari jalanan dan mimbar aksi.
FAQ: Said Iqbal Masuk Kabinet Prabowo
Apakah Said Iqbal sudah pasti masuk kabinet Prabowo?
Belum ada kepastian resmi. Mensesneg Prasetyo Hadi baru menyatakan bahwa penunjukan Said Iqbal “sedang didiskusikan” per 4 Juni 2026.
Jabatan apa yang akan dipegang Said Iqbal di kabinet?
Mensesneg menyebut jabatan terkait dengan bidang buruh dan tenaga kerja, namun detail posisi — apakah di Kementerian Ketenagakerjaan atau Dewan Buruh Nasional — belum dikonfirmasi.
Kapan pelantikan Said Iqbal dijadwalkan?
Prasetyo Hadi memberikan sinyal pelantikan bisa berlangsung Senin, 8 Juni 2026, bersamaan dengan pelantikan sejumlah pejabat lain termasuk Kepala dan Wakil Kepala BGN.
Siapa Said Iqbal?
Said Iqbal adalah Presiden Partai Buruh dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Ia memulai karier perburuhan sejak 1992 dan merupakan salah satu pendiri FSPMI.
Cara Simpan Daging Kurban yang Benar Supaya Nggak Cepat Rusak
goribihotao – Setiap Iduladha datang, satu hal yang hampir pasti terjadi di banyak rumah Indonesia adalah kulkas mendadak overload. Freezer yang biasanya isinya cuma nugget, es batu, sama stok ayam frozen mendadak penuh sama daging sapi dan kambing. Bahkan kadang sampai nggak ada space lagi buat naruh air dingin. Relatable banget nggak sih?
Masalahnya, masih banyak orang yang nganggep itu gampang. Pokoknya masuk plastik, taruh freezer, selesai. Padahal sebenarnya ada banyak detail kecil yang pengaruh banget ke kualitas daging nantinya. Salah handling dikit aja, daging bisa cepat bau, teksturnya berubah, sampai muncul freezer burn yang bikin tampilannya jadi nggak appetizing lagi.
Yang bikin tricky, daging kurban biasanya datang dalam kondisi baru dipotong dan masih fresh banget. Artinya suhu daging masih relatif hangat dan bakteri juga lebih gampang berkembang kalau penyimpanannya nggak tepat. Jadi memang perlu treatment yang proper supaya kualitasnya tetap aman dan enak saat dimasak nanti.
Nah artikel ini bakal bahas lengkap soal cara simpan daging kurban yang benar dengan gaya santai ala anak Jaksel, tapi tetap SEO friendly dan informatif. Jadi bukan cuma sekadar awet, tapi juga bikin rasa daging tetap juicy pas diolah jadi rendang, sate, tongseng, atau bahkan steak dadakan di rumah.
Kenapa Cara Simpan Daging Kurban Itu Penting Banget?
Banyak orang masih mikir kalau freezer itu semacam “ruang hampa masalah” buat makanan. Seolah semua bahan makanan bakal aman selama dibekukan. Padahal faktanya nggak sesimpel itu.
Daging termasuk bahan makanan yang sensitif terhadap suhu, kelembapan, dan paparan udara. Kalau penyimpanannya asal-asalan, kualitas daging bakal turun cukup cepat walaupun masih technically aman dimakan. Bahkan menurut panduan keamanan pangan dari USDA, pembekuan memang bisa memperpanjang masa simpan makanan, tapi kualitas rasa dan teksturnya tetap dipengaruhi cara penyimpanan.
Selain itu, penyimpanan yang salah bikin risiko pertumbuhan bakteri meningkat. Apalagi kalau daging terlalu lama berada di suhu ruang sebelum masuk kulkas. Banyak orang suka ngobrol dulu, foto-foto dulu, baru inget dagingnya belum disimpan. Padahal makin lama dibiarkan di luar, makin besar juga risiko kualitasnya menurun.
Hal lain yang sering kejadian adalah freezer burn. Ini kondisi ketika permukaan daging jadi kering, warnanya berubah pucat keabu-abuan, dan teksturnya jadi kurang enak setelah dimasak. Penyebab utamanya biasanya karena kemasan nggak rapat dan terlalu banyak udara masuk ke dalam.
Makanya, ngerti cara simpan daging kurban itu bukan sekadar biar awet, tapi juga soal menjaga kualitas makanan dan keamanan konsumsi buat keluarga di rumah.
Jangan Langsung Cuci Daging Sebelum Disimpan
Ini nih salah satu kebiasaan yang paling sering dilakukan orang Indonesia. Baru sampai rumah, daging langsung dicuci sampai bersih sebelum masuk kulkas. Padahal ternyata cara ini justru kurang disarankan.
Menurut berbagai panduan food safety, mencuci daging sebelum disimpan malah bisa meningkatkan kelembapan pada permukaan daging. Kondisi lembap kayak gini bikin bakteri lebih gampang berkembang biak.
Kalau memang ada sedikit kotoran atau sisa darah, cukup dibersihkan pakai tisu dapur bersih aja. Proses pencucian sebaiknya dilakukan nanti saat daging memang udah siap dimasak.
Selain soal bakteri, mencuci daging sebelum disimpan juga bikin teksturnya lebih cepat berubah. Apalagi kalau setelah dicuci daging langsung dimasukin freezer tanpa dikeringkan dulu. Air yang menempel bakal membentuk kristal es lebih banyak dan bikin kualitas daging turun saat dicairkan nanti.
Jadi walaupun dari kecil kita sering diajarin “semua bahan makanan harus dicuci dulu”, khusus untuk daging mentah ternyata better nggak usah dilakukan sebelum penyimpanan.
Pisahkan Daging Sesuai Porsi Masak
Salah satu kesalahan paling common saat Iduladha adalah semua daging dimasukin jadi satu kantong gede. Memang kelihatannya praktis di awal, tapi percaya deh nanti malah bikin ribet sendiri.
Karena begitu lo mau masak, otomatis semua daging harus dikeluarin dan dicairkan sekaligus. Padahal daging yang sudah cair total sebenarnya nggak disarankan dibekukan ulang karena kualitasnya bakal turun drastis.
Makanya jauh lebih smart kalau dari awal daging dipisahkan berdasarkan porsi masak. Misalnya satu pack khusus buat sate, satu pack buat sop, satu lagi buat rendang. Jadi pas butuh tinggal ambil sesuai kebutuhan tanpa harus bongkar semua stok freezer.
Selain lebih praktis, cara ini juga bikin proses pendinginan lebih merata. Potongan kecil lebih cepat dingin dibanding satu bongkahan besar daging.
Cara Penyimpanan
Efek ke Daging
Semua daging jadi satu
Susah dicairkan dan kualitas cepat turun
Dipisah per porsi masak
Lebih praktis dan kualitas lebih terjaga
Potongan terlalu besar
Pendinginan kurang optimal
Potongan kecil sesuai kebutuhan
Lebih cepat dingin dan mudah diolah
Simple habit kayak gini sebenarnya kelihatannya sepele, tapi impact-nya besar banget terutama kalau stok daging di rumah lumayan banyak.
Gunakan Wadah Kedap Udara Supaya Nggak Freezer Burn
Kadang orang terlalu fokus sama suhu freezer sampai lupa soal kemasan. Padahal packaging punya pengaruh besar ke kualitas daging. Kalau daging cuma dibungkus plastik tipis biasa atau bahkan dibiarkan terbuka di freezer, udara dingin bakal langsung kena permukaan daging. Akibatnya muncul freezer burn tadi. USDA juga menjelaskan kalau kemasan yang proper penting untuk menjaga kualitas daging dan mencegah freezer burn.
Kalau ada budget lebih, ziplock atau wadah airtight jelas jauh lebih bagus dibanding kantong kresek biasa. Bahkan vacuum seal jadi opsi paling ideal karena udara dalam kemasan hampir benar-benar hilang. Selain menjaga kualitas daging, wadah rapat juga bikin freezer rumah nggak terlalu bau amis. Karena jujur aja, salah satu hal paling annoying saat musim kurban adalah aroma daging yang nyebar ke seluruh isi kulkas.
Jangan Langsung Masukkan Daging Panas ke Freezer
Kadang orang panik takut daging basi, jadi baru sampai rumah langsung masuk freezer padahal kondisinya masih hangat. Padahal ini kurang ideal. Daging yang masih panas bisa menaikkan suhu freezer secara keseluruhan. Efeknya makanan lain di dalam freezer ikut kena perubahan suhu dan kualitas pendinginan jadi nggak stabil.
Idealnya, daging didiamkan sebentar sampai suhunya turun mendekati suhu ruang. Tapi jangan terlalu lama juga. Sekitar 30 menit sampai 1 jam biasanya cukup tergantung kondisi ruangan. Kalau langsung dibekukan saat masih panas, pembentukan kristal es di dalam jaringan daging juga jadi lebih banyak. Nantinya pas dicairkan, teksturnya bisa lebih keras dan kurang juicy.
Jadi memang perlu balance antara cepat menyimpan dan memberi waktu pendinginan alami sebentar.
Bedakan Penyimpanan Chiller dan Freezer
Masih banyak yang belum ngerti kapan daging cukup disimpan di kulkas bawah dan kapan harus masuk freezer.
Kalau rencana dimasak dalam waktu dekat, misalnya besok atau lusa, sebenarnya chiller kulkas biasa udah cukup aman. Tapi kalau buat stok mingguan atau bulanan, freezer jelas pilihan wajib.
Menurut panduan penyimpanan makanan, suhu freezer ideal ada di sekitar -18 derajat Celsius supaya kualitas daging tetap terjaga lebih lama.
Tempat Penyimpanan
Estimasi Ketahanan
Suhu ruang
Beberapa jam saja
Chiller kulkas
1–2 hari
Freezer
Beberapa bulan
Walaupun technically daging beku bisa tahan lama, tetap disarankan nggak menyimpannya terlalu lama supaya rasa dan kualitasnya masih optimal saat dimasak.
Cara Mencairkan Daging yang Benar
Sekarang masuk ke tahap yang sering disepelekan tapi penting banget, yaitu proses thawing alias mencairkan daging beku. Banyak orang masih suka nyairin daging pakai air panas atau didiemin di meja dapur semalaman. Padahal itu termasuk cara yang kurang aman karena bikin bakteri berkembang lebih cepat.
Cara terbaik sebenarnya adalah memindahkan daging dari freezer ke chiller beberapa jam sebelum dimasak. Proses thawing pelan kayak gini bikin tekstur daging tetap bagus dan lebih aman secara food safety. Kalau lagi buru-buru, boleh pakai air dingin mengalir. Tapi hindari air panas karena bagian luar daging bisa lebih cepat rusak sementara bagian dalamnya masih beku.
Dan satu lagi yang penting banget: jangan bekukan ulang daging yang sudah cair total kecuali daging tersebut sudah dimasak terlebih dahulu.
Freezer Rumah Jangan Sampai Overload
Pas musim kurban, freezer rumah Indonesia tuh sering berubah jadi survival game. Semua ditumpuk random sampai pintunya susah nutup. Padahal freezer yang terlalu penuh bikin sirkulasi udara dingin jadi nggak optimal. Akibatnya suhu nggak merata dan kualitas penyimpanan bisa menurun.
Makanya better atur stok berdasarkan tanggal simpan. Daging yang lebih dulu masuk sebaiknya dipakai lebih dulu juga. Konsep ini biasa disebut FIFO alias first in first out. Kasih label tanggal di setiap kemasan juga surprisingly sangat membantu. Karena percaya deh, beberapa minggu kemudian lo pasti mulai lupa mana stok baru dan mana stok lama.
Selain lebih rapi, cara ini bikin manajemen stok daging jauh lebih gampang.
Cara Mengurangi Bau Prengus pada Daging Kurban
Buat sebagian orang, terutama yang kurang suka daging kambing, bau prengus tuh jadi concern utama.
Sebenarnya aroma khas itu normal, tapi bisa makin kuat kalau penyimpanannya kurang benar. Daging yang terlalu lama terkena udara terbuka biasanya lebih gampang berubah aroma.
Makanya penting banget memastikan kemasan rapat dan suhu penyimpanan stabil sejak awal.
Saat memasak nanti, lo juga bisa bantu netralisir aroma dengan rempah seperti jahe, serai, daun jeruk, atau perasan jeruk nipis. Tapi honestly, kualitas penyimpanan tetap jadi fondasi utamanya.
Karena daging yang disimpan dengan benar biasanya aromanya jauh lebih stabil dibanding yang dari awal handling-nya kurang proper.
Kesimpulan
Cara simpan daging kurban sebenarnya nggak ribet, tapi memang perlu perhatian pada detail-detail kecil yang sering disepelekan. Mulai dari nggak mencuci daging sebelum disimpan, memisahkan porsi masak, menggunakan wadah kedap udara, sampai memahami proses thawing yang benar.
Kalau semua langkah itu dilakukan dengan baik, daging kurban bisa tetap fresh, aman, dan enak dimasak bahkan sampai beberapa minggu atau bulan ke depan. Jadi nanti pas mau bikin rendang, sate, tongseng, atau semur dadakan, kualitas dagingnya masih tetap juicy dan nggak bikin mood masak rusak.
Karena honestly, kualitas masakan bukan cuma ditentukan dari bumbu atau cara masaknya aja, tapi juga dari gimana lo memperlakukan bahan mentahnya sejak awal sampai masuk freezer.
goribihotao – Pembelian 1.098 ekor sapi dengan anggaran yang disebut mencapai Rp100 miliar dari APBN menjadi salah satu isu yang cukup ramai dibahas publik. Di satu sisi, program tersebut dipandang sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus dukungan terhadap peternak lokal. Namun di sisi lain, muncul juga pertanyaan publik soal sumber anggaran, urgensi penggunaan dana negara, dan transparansi pengelolaannya.
Secara formal, pembelian sapi kurban tersebut disebut bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan bahwa sumber anggarannya berasal dari APBN melalui pos bantuan tersebut. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tidak mengetahui secara detail soal penggunaan APBN Rp100 miliar untuk sapi kurban tersebut dan menyebut sepengetahuannya hal itu seperti menggunakan dana pribadi.
Di sinilah diskusi publik mulai terasa cukup intense. Bukan semata-mata karena sapi kurbannya, tetapi karena ada kata “APBN” dan nominal “Rp100 miliar” yang otomatis menarik perhatian masyarakat. Dalam konteks keuangan negara, setiap rupiah yang berasal dari APBN memang perlu dijelaskan dengan clear, transparan, dan akuntabel. Apalagi, masyarakat sekarang makin kritis terhadap alokasi anggaran pemerintah.
Program Kurban dan Dimensi Sosialnya
Kurban dalam tradisi Iduladha bukan hanya ibadah ritual, tetapi juga punya dimensi sosial yang kuat. Daging kurban biasanya dibagikan kepada masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan. Karena itu, ketika negara atau pejabat publik ikut menyalurkan hewan kurban, kegiatan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk kepedulian sosial.
Pada Iduladha 2025, pemerintah juga pernah menyampaikan 985 ekor sapi kurban ke seluruh provinsi. Sapi-sapi itu dibeli dari 573 peternak lokal dan disalurkan ke masjid-masjid di 38 provinsi serta 514 kabupaten/kota. Pemerintah saat itu menekankan bahwa langkah tersebut bukan hanya simbol kepedulian, tetapi juga upaya memperkuat ekonomi peternak lokal.
Dari sisi pemberdayaan ekonomi, konsep membeli sapi dari peternak lokal memang punya value yang cukup kuat. Ketika pembelian dilakukan langsung dari peternak, uang yang beredar bisa membantu pelaku usaha peternakan di daerah. Ini bisa memberikan efek ekonomi, terutama bagi peternak kecil dan menengah yang membutuhkan pasar stabil menjelang Iduladha.
Namun, ketika jumlah sapi meningkat menjadi 1.098 ekor dan muncul kabar anggaran mencapai Rp100 miliar, ruang diskusinya menjadi lebih luas. Publik tidak hanya membahas manfaat sosialnya, tetapi juga mulai menghitung efektivitas anggaran dan mekanisme pengadaannya.
Mengapa Angka Rp100 Miliar Jadi Sorotan?
Nominal Rp100 miliar bukan angka kecil. Dalam perspektif publik, angka tersebut bisa dibandingkan dengan banyak kebutuhan negara lain, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, infrastruktur desa, hingga penanganan kemiskinan.
Karena itu, wajar apabila masyarakat bertanya: apakah penggunaan dana sebesar itu sudah sesuai prioritas? Apakah mekanisme pembelian dilakukan transparan? Siapa penerima manfaatnya? Berapa harga rata-rata per ekor sapi? Apakah ada laporan distribusi yang bisa diakses publik?
Pertanyaan-pertanyaan seperti ini penting, bukan untuk menolak program sosial, tetapi untuk memastikan bahwa penggunaan uang negara berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Dalam sistem demokrasi, kritik terhadap anggaran bukan sesuatu yang negatif. Justru itu bagian dari kontrol publik.
Kalau dihitung secara kasar, Rp100 miliar untuk 1.098 ekor sapi berarti rata-rata sekitar Rp91 juta per ekor. Angka ini tentu bisa berbeda-beda tergantung jenis sapi, bobot, kualitas, lokasi pembelian, biaya distribusi, pemeriksaan kesehatan, serta kebutuhan operasional lainnya. Namun, perhitungan sederhana tersebut cukup menjelaskan kenapa publik merasa perlu mendapatkan informasi lebih detail.
Publik perlu tahu dasar hukum, alokasi anggaran, mekanisme pengadaan, serta laporan realisasi program. Ini penting supaya tidak muncul persepsi negatif bahwa kegiatan sosial digunakan untuk kepentingan pencitraan politik.
Dalam konteks negara modern, program bantuan sosial yang baik tidak cukup hanya punya niat baik. Program tersebut juga harus memiliki tata kelola yang proper. Artinya, harus ada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan yang bisa dipertanggungjawabkan.
Di era digital seperti sekarang, publik sangat mudah membandingkan data dan mencari informasi. Jadi, pemerintah perlu menyampaikan penjelasan yang rapi, lengkap, dan tidak setengah-setengah. Kalau komunikasinya kurang jelas, isu seperti ini bisa cepat menjadi polemik.
Dampak bagi Peternak Lokal
Terlepas dari polemik anggaran, pembelian sapi dari peternak lokal sebenarnya bisa memberikan dampak ekonomi yang cukup positif. Peternak lokal sering menghadapi tantangan seperti biaya pakan yang tinggi, fluktuasi harga, penyakit hewan, hingga akses pasar yang terbatas.
Ketika pemerintah melakukan pembelian dalam jumlah besar dari peternak lokal, hal itu bisa menjadi stimulus ekonomi. Peternak mendapat kepastian pasar, sementara masyarakat menerima manfaat berupa distribusi daging kurban.
Pada 2025, sapi kurban disebut memiliki bobot sekitar 800 kilogram hingga 1,3 ton, dengan jenis yang beragam seperti simmental, limousine, peranakan ongole, brahman, angus, dan sapi bali. Pemerintah juga menyatakan sapi-sapi tersebut telah melalui pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan layak sebagai hewan kurban.
Kalau skema serupa diterapkan pada 2026, maka program ini bisa menjadi momentum penguatan sektor peternakan nasional. Namun, sekali lagi, dampak positif tersebut akan lebih kuat apabila data pembeliannya disampaikan terbuka. Misalnya, berapa peternak yang terlibat, dari provinsi mana saja, berapa rentang harga sapi, dan bagaimana proses seleksinya.
Antara Kepedulian Sosial dan Sensitivitas Anggaran
Program sosial berbasis kurban memang punya nilai kemanusiaan dan keagamaan. Namun, penggunaan APBN untuk kegiatan semacam ini tetap harus mempertimbangkan sensitivitas publik. Masyarakat bisa menerima program bantuan jika melihat bahwa prosesnya transparan, penerima manfaatnya jelas, dan anggarannya rasional.
Sebaliknya, jika informasi yang beredar terasa minim atau tidak sinkron antara satu pejabat dan pejabat lain, publik bisa menjadi ragu. Pernyataan Menteri Keuangan yang mengaku tidak mengetahui detail penggunaan APBN Rp100 miliar untuk sapi kurban menjadi salah satu hal yang membuat isu ini semakin ramai.
Dalam situasi seperti ini, pemerintah sebaiknya memberikan penjelasan resmi yang lebih komprehensif. Bukan hanya menjawab sumber dana, tetapi juga memaparkan mekanisme dan laporan penggunaan anggaran. Dengan begitu, diskusi publik bisa lebih berbasis data, bukan sekadar asumsi.
Akuntabilitas Jadi Kunci
Setiap program pemerintah yang menggunakan dana publik harus berdiri di atas prinsip akuntabilitas. Apalagi jika program tersebut melibatkan nominal besar dan menyentuh isu sosial-keagamaan yang sensitif.
Akuntabilitas tidak berarti program harus dihentikan. Akuntabilitas berarti program dijelaskan secara terbuka agar masyarakat memahami alasan, proses, dan manfaatnya. Pemerintah perlu menunjukkan bahwa pembelian 1.098 ekor sapi bukan hanya agenda simbolik, tetapi benar-benar memiliki dampak sosial dan ekonomi.
Misalnya, jika program ini diklaim membantu peternak lokal, maka data peternaknya perlu disampaikan. Jika disebut untuk masyarakat luas, maka distribusinya juga perlu dipublikasikan. Jika ada biaya logistik dan pemeriksaan kesehatan, maka komponen tersebut juga sebaiknya dijelaskan.
Dengan cara itu, program yang awalnya diperdebatkan bisa berubah menjadi contoh tata kelola bantuan sosial yang baik.
Pembelian 1.098 ekor sapi dengan anggaran yang disebut mencapai Rp100 miliar dari APBN menjadi isu yang memperlihatkan betapa pentingnya transparansi dalam penggunaan uang negara. Program ini memang memiliki sisi positif, terutama dalam konteks kepedulian sosial, distribusi daging kurban, dan pemberdayaan peternak lokal.
Namun, karena sumber dananya disebut berasal dari APBN, publik berhak mendapatkan penjelasan yang detail dan mudah dipahami. Di era sekarang, good intention saja tidak cukup. Pemerintah juga perlu memastikan good governance berjalan dengan proper.
Pada akhirnya, program kurban negara bisa menjadi sesuatu yang meaningful jika dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Dengan begitu, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh penerima daging kurban, tetapi juga oleh peternak lokal dan masyarakat luas yang ingin melihat APBN dikelola secara responsible.
Referensi
Jawa Pos — “Tak Tahu Menahu Soal APBN Rp100 M
ANTARA News — “Beli 985 Ekor Sapi Kurban dari 573 Peternak Lokal.”
Detik News — “985 Sapi dari APBN untuk Seluruh Provinsi di RI.”
Republika — “Pembelian 985 Sapi Kurban dari Peternak Lokal.”
