Ketika Aturan Kesehatan Bertemu Kepentingan Industri
goribihotao – Perdebatan mengenai regulasi rokok di Indonesia kembali memanas. Kali ini, bukan sekadar perbedaan pandangan antara kelompok kesehatan dan industri, tetapi sudah sampai pada permintaan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto agar meninjau kembali sejumlah aturan yang dinilai berpotensi mengganggu keberlangsungan Industri Hasil Tembakau (IHT).
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bersama puluhan organisasi yang mewakili mata rantai industri tembakau menyampaikan keberatan terhadap beberapa aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Menurut mereka, regulasi tersebut berpotensi menekan industri legal, mengancam jutaan tenaga kerja, hingga membuka ruang lebih besar bagi peredaran rokok ilegal.
Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan memandang regulasi tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat, terutama untuk menekan angka perokok usia muda dan mengurangi dampak penyakit akibat konsumsi tembakau.
Polemik ini pun kembali mengingatkan bahwa kebijakan mengenai rokok di Indonesia hampir selalu berada di persimpangan antara kepentingan kesehatan, ekonomi, penerimaan negara, petani tembakau, hingga nasib jutaan pekerja.
Table of Contents
Mengapa Apindo Mengajukan Protes kepada Presiden?
Dalam konferensi pers yang digelar bersama berbagai asosiasi Industri Hasil Tembakau, Apindo menilai komunikasi dengan Kementerian Kesehatan selama ini belum menghasilkan titik temu. Karena itu, mereka memilih menyampaikan aspirasi langsung kepada Presiden Prabowo sebagai kepala pemerintahan.
Menurut Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo, Sutrisno Iwantono, terdapat tiga poin utama dalam aturan turunan PP Nomor 28 Tahun 2024 yang dianggap paling berpotensi memberikan dampak besar terhadap industri.
Ketiga poin tersebut meliputi rencana penyeragaman warna dan bentuk kemasan rokok atau plain packaging, pembatasan kadar maksimal tar dan nikotin, serta larangan penggunaan bahan tambahan pada produk tembakau dan rokok elektronik.
Bagi pelaku industri, ketiga kebijakan tersebut bukan sekadar perubahan administratif. Mereka menilai implementasinya dapat mengubah secara signifikan cara industri berproduksi dan memasarkan produknya.
Tiga Aturan yang Menjadi Sorotan Industri
Salah satu poin yang paling banyak diperdebatkan adalah kebijakan kemasan polos atau plain packaging. Dalam konsep ini, identitas visual merek akan dibatasi sehingga kemasan produk dibuat lebih seragam dengan dominasi peringatan kesehatan.
Kelompok industri berpendapat bahwa kebijakan tersebut dapat menghilangkan identitas merek yang selama ini menjadi bagian dari persaingan usaha legal. Mereka juga mengkhawatirkan kemasan yang seragam justru mempermudah pemalsuan produk dan memperbesar peredaran rokok ilegal.
Selain itu, rencana pembatasan kadar tar dan nikotin juga menuai kritik. Sejumlah pelaku industri menyebut karakteristik tembakau dan cengkeh Indonesia memiliki kandungan alami yang berbeda sehingga pembatasan yang terlalu ketat dinilai sulit diterapkan tanpa mengubah karakter produk secara menyeluruh.
Poin berikutnya adalah larangan penggunaan bahan tambahan tertentu pada produk tembakau. Menurut asosiasi industri, beberapa bahan tambahan digunakan untuk menjaga karakteristik produk dan kualitas produksi. Mereka khawatir larangan tersebut akan memengaruhi keberlangsungan berbagai jenis produk tembakau nasional.
Kekhawatiran Terhadap Gelombang PHK
Salah satu argumen utama yang disampaikan Apindo dan asosiasi IHT adalah potensi dampaknya terhadap lapangan pekerjaan.
Industri hasil tembakau selama ini melibatkan mata rantai yang panjang, mulai dari petani tembakau, petani cengkeh, buruh pabrik, perusahaan distribusi, hingga pedagang kecil.
Pelaku industri menilai apabila regulasi membuat industri legal kehilangan daya saing, maka dampaknya tidak hanya dirasakan perusahaan besar, tetapi juga pekerja di berbagai daerah penghasil tembakau.
Kekhawatiran serupa juga disampaikan sejumlah organisasi buruh yang menyatakan aturan tersebut berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja apabila diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi industri.
Industri Menilai Rokok Ilegal Bisa Semakin Berkembang
Selain isu ketenagakerjaan, Apindo juga mengingatkan potensi meningkatnya peredaran rokok ilegal.
Logika yang digunakan adalah ketika biaya kepatuhan terhadap regulasi semakin tinggi bagi produsen legal, sementara produsen ilegal tidak mematuhi aturan yang sama, maka daya saing produk ilegal dinilai bisa meningkat.
Jika kondisi tersebut benar-benar terjadi, pelaku usaha memperkirakan penerimaan negara dari cukai hasil tembakau juga dapat terdampak karena pergeseran konsumsi ke produk yang tidak membayar cukai secara resmi.
Namun, pandangan ini merupakan posisi dari kalangan industri. Efektivitas regulasi terhadap pengendalian rokok ilegal pada akhirnya tetap bergantung pada implementasi kebijakan dan pengawasan pemerintah di lapangan.
Tidak Semua Aturan Ditolak
Menariknya, Apindo dan asosiasi Industri Hasil Tembakau tidak menolak seluruh isi regulasi.
Mereka menyatakan mendukung sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan anak, termasuk larangan penjualan produk tembakau kepada anak di bawah usia yang ditetapkan pemerintah. Industri juga menyatakan tidak mempermasalahkan penerapan peringatan kesehatan bergambar sesuai ketentuan yang berlaku.
Artinya, keberatan yang disampaikan lebih difokuskan pada tiga ketentuan yang menurut mereka memiliki dampak paling besar terhadap keberlangsungan industri.
Pemerintah Menghadapi Dilema yang Tidak Mudah
Dari sisi pemerintah, regulasi mengenai produk tembakau merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Kesehatan yang bertujuan memperkuat perlindungan masyarakat terhadap risiko kesehatan akibat konsumsi rokok.
Di sisi lain, pemerintah juga harus mempertimbangkan kontribusi industri hasil tembakau terhadap penyerapan tenaga kerja, pendapatan petani, serta penerimaan negara melalui cukai.
Inilah yang membuat kebijakan mengenai rokok hampir selalu berada dalam posisi yang sulit. Terlalu longgar dinilai kurang melindungi kesehatan masyarakat, sementara terlalu ketat dikhawatirkan memberikan tekanan besar terhadap sektor ekonomi.
Tajuk: Jalan Tengah Menjadi Tantangan Terbesar
Polemik antara Apindo, pelaku Industri Hasil Tembakau, dan pemerintah menunjukkan bahwa kebijakan publik sering kali mempertemukan kepentingan yang sama-sama penting. Di satu sisi terdapat kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat, sementara di sisi lain terdapat jutaan pekerja, petani, dan pelaku usaha yang menggantungkan hidup pada industri tembakau.
Hingga kini, yang berkembang adalah perbedaan pandangan mengenai substansi regulasi, bukan penolakan terhadap seluruh kebijakan pengendalian tembakau. Karena itu, ruang dialog antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan menjadi penting agar regulasi yang dihasilkan mampu menjaga keseimbangan antara tujuan kesehatan, keberlangsungan industri, serta kepastian hukum. Sebagaimana disampaikan Apindo, mereka berharap penyusunan aturan dilakukan melalui dialog yang lebih komprehensif sebelum diberlakukan secara penuh.
goribihotao – Selama beberapa bulan terakhir, kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi salah satu topik yang paling sering diperbincangkan. Berbagai spekulasi bermunculan, mulai dari isu penerimaan negara yang melemah, tekanan terhadap belanja pemerintah, hingga kekhawatiran mengenai kemampuan APBN membiayai berbagai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan infrastruktur, dan program sosial lainnya.
Di tengah berbagai spekulasi tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya memaparkan secara terbuka kondisi terkini APBN dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Juli 2026. Menurutnya, meski APBN mencatat defisit hingga akhir semester I, kondisi fiskal Indonesia masih berada dalam kategori sehat dan terkendali. Pemerintah menilai pendapatan negara masih tumbuh kuat, sementara belanja negara tetap dijalankan secara terukur untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi jawaban atas berbagai kekhawatiran yang sempat berkembang mengenai kondisi kas negara. Lantas, seperti apa sebenarnya gambaran APBN Indonesia saat ini?
Table of Contents
APBN Defisit Rp196,5 Triliun hingga Juni 2026
Salah satu angka yang paling menjadi perhatian adalah posisi defisit APBN.
Purbaya mengungkapkan bahwa hingga akhir Juni 2026, APBN mengalami defisit sebesar Rp196,5 triliun, atau sekitar 0,76 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Secara sederhana, defisit berarti total belanja pemerintah lebih besar dibandingkan pendapatan yang berhasil dikumpulkan pada periode tersebut.
Meski demikian, pemerintah menegaskan angka tersebut masih berada jauh di bawah batas maksimal defisit sebesar 3 persen dari PDB yang diatur dalam ketentuan fiskal nasional.
Karena itu, menurut Kementerian Keuangan, posisi tersebut masih mencerminkan APBN yang terkendali.
Pendapatan Negara Justru Tumbuh Lebih dari 20 Persen
Di balik munculnya defisit, pemerintah mencatat perkembangan positif dari sisi penerimaan negara.
Hingga semester I 2026, pendapatan negara mencapai sekitar Rp1.459,4 triliun, meningkat sekitar 21,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh penerimaan perpajakan yang meningkat cukup signifikan, sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga menunjukkan tren positif.
Bagi pemerintah, pertumbuhan penerimaan ini menunjukkan aktivitas ekonomi nasional masih mampu menghasilkan penerimaan yang relatif kuat meskipun perekonomian global masih dibayangi ketidakpastian.
Belanja Negara Tetap Tinggi untuk Mendorong Ekonomi
Di sisi lain, belanja negara juga meningkat.
Realisasi belanja pemerintah hingga Juni 2026 mencapai sekitar Rp1.656 triliun, atau tumbuh sekitar 17,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dana tersebut digunakan untuk membiayai belanja kementerian dan lembaga, transfer ke daerah, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai program prioritas pemerintah.
Menurut Purbaya, belanja negara memang sengaja tetap dijaga agar mampu menjadi motor penggerak ekonomi ketika dunia masih menghadapi perlambatan pertumbuhan.
Mengapa Defisit Tidak Selalu Berarti Buruk?
Banyak masyarakat menganggap defisit identik dengan kondisi keuangan negara yang bermasalah.
Padahal, dalam pengelolaan fiskal modern, defisit bukanlah sesuatu yang selalu negatif.
Pemerintah hampir setiap tahun menyusun APBN dengan asumsi adanya defisit. Kekurangan tersebut kemudian ditutup melalui pembiayaan, salah satunya dengan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).
Yang menjadi perhatian bukan sekadar ada atau tidaknya defisit, melainkan apakah besarnya masih terkendali dan digunakan untuk membiayai kegiatan yang produktif.
Dalam konteks semester I 2026, pemerintah menilai defisit sebesar 0,76 persen dari PDB masih berada pada level yang aman.
Purbaya Menepis Kekhawatiran soal Kondisi Fiskal
Dalam paparannya, Purbaya secara tegas menyatakan bahwa kondisi fiskal Indonesia masih sehat.
Ia menjelaskan bahwa kombinasi pendapatan negara yang meningkat, belanja yang produktif, serta pengelolaan anggaran yang terukur membuat APBN tetap mampu menjalankan fungsinya sebagai instrumen stabilisasi ekonomi.
Pernyataan tersebut sekaligus merespons berbagai kekhawatiran yang sempat berkembang mengenai kemampuan pemerintah membiayai berbagai program prioritas nasional.
Program Prioritas Tetap Berjalan
Besarnya belanja negara tahun ini juga berkaitan dengan banyaknya program strategis pemerintah.
Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk berbagai program sosial seperti Makan Bergizi Gratis, pendidikan, kesehatan, perlindungan masyarakat, hingga berbagai proyek strategis nasional.
Karena itu, kebutuhan belanja pemerintah memang meningkat dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.
Pemerintah menilai penggunaan anggaran tersebut merupakan investasi jangka panjang yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Tantangan APBN Masih Ada
Meski optimistis, pemerintah juga mengakui tantangan fiskal belum sepenuhnya hilang.
Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, dinamika perdagangan internasional, hingga kondisi geopolitik masih dapat memengaruhi penerimaan negara maupun kebutuhan belanja pemerintah.
Dalam kesempatan terpisah, Purbaya bahkan menyebut pemerintah membuka opsi penyesuaian belanja pada pos-pos tertentu apabila kondisi fiskal mengalami tekanan yang signifikan, meskipun ia menegaskan skenario tersebut belum menjadi kebijakan saat ini.
Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tetap menyiapkan berbagai langkah antisipasi apabila situasi ekonomi global berubah.
Mengapa APBN Sangat Penting bagi Masyarakat?
Bagi sebagian orang, APBN mungkin hanya terlihat sebagai kumpulan angka dalam dokumen negara.
Padahal, hampir seluruh aktivitas pemerintahan bergantung pada APBN.
Gaji aparatur negara, pembangunan jalan, subsidi energi, bantuan sosial, pendidikan, layanan kesehatan, pembangunan bendungan, hingga berbagai proyek nasional dibiayai melalui anggaran tersebut.
Karena itu, kondisi APBN sering menjadi indikator penting mengenai kemampuan pemerintah menjalankan berbagai program pembangunan.
Ringkasan Kondisi APBN Semester I 2026
Indikator
Realisasi Semester I 2026
Pendapatan Negara
Rp1.459,4 triliun
Belanja Negara
Rp1.656 triliun
Defisit APBN
Rp196,5 triliun
Defisit terhadap PDB
0,76%
Pertumbuhan Pendapatan
21,4% (yoy)
Pertumbuhan Belanja
17,8% (yoy)
Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun APBN mengalami defisit, pemerintah masih mencatat pertumbuhan penerimaan negara yang cukup kuat sehingga posisi fiskal dinilai tetap berada dalam batas yang aman.
Menjaga Keseimbangan antara Belanja dan Penerimaan
Paparan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan gambaran bahwa kondisi APBN hingga semester I 2026 memang menghadapi tantangan, tetapi belum berada pada situasi yang mengkhawatirkan menurut ukuran fiskal pemerintah. Defisit sebesar Rp196,5 triliun masih berada jauh di bawah batas maksimal yang ditetapkan undang-undang, sementara pendapatan negara justru menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi.
Ke depan, tantangan terbesar pemerintah adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan membiayai berbagai program prioritas dengan kemampuan negara mengumpulkan penerimaan. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pengelolaan APBN yang disiplin, efisien, dan adaptif akan menjadi faktor penting untuk memastikan stabilitas fiskal tetap terjaga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
goribihotao – Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 memang identik dengan peluncuran mobil baru. Namun jika melihat perkembangan industri otomotif global, daya tarik pameran tahun ini kemungkinan bukan hanya soal desain kendaraan atau tenaga mesin, melainkan teknologi canggih yang mulai diterapkan pada mobil generasi terbaru.
Persaingan produsen otomotif kini telah bergeser. Jika dulu kompetisi lebih banyak berbicara mengenai kapasitas mesin dan konsumsi bahan bakar, sekarang fokusnya berubah menjadi efisiensi baterai, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), sistem keselamatan aktif, hingga teknologi pengisian daya yang semakin cepat.
Pabrikan asal China, Jepang, Korea Selatan, hingga Eropa saat ini berlomba-lomba menghadirkan inovasi yang membuat kendaraan tidak hanya lebih ramah lingkungan, tetapi juga lebih pintar, aman, dan nyaman digunakan sehari-hari.
Melihat tren global tersebut, GIIAS 2026 diperkirakan menjadi panggung bagi berbagai teknologi otomotif masa depan yang perlahan mulai masuk ke pasar Indonesia.
Table of Contents
Era Baru Baterai Kendaraan Listrik Semakin Dekat di GIIAS 2026
Perkembangan kendaraan listrik tidak lagi hanya ditentukan oleh desain mobil atau tenaga motor listrik.
Fokus terbesar kini berada pada teknologi baterai. Produsen berlomba menciptakan baterai yang lebih ringan, lebih aman, memiliki jarak tempuh lebih jauh, serta waktu pengisian daya yang semakin singkat.
Dalam beberapa tahun terakhir, muncul sejumlah inovasi yang diperkirakan mulai diperkenalkan lebih luas pada berbagai kendaraan baru, termasuk yang berpotensi tampil di GIIAS 2026.
Baterai Semi-Solid Mulai Menarik Perhatian
Salah satu teknologi yang paling banyak dibicarakan adalah semi-solid state battery atau baterai semi-solid.
Teknologi ini sering disebut sebagai jembatan menuju baterai solid-state penuh yang selama bertahun-tahun menjadi “holy grail” industri kendaraan listrik.
Berbeda dengan baterai lithium-ion konvensional yang menggunakan elektrolit cair, baterai semi-solid mengombinasikan elektrolit cair dan material padat sehingga menawarkan sejumlah keunggulan.
Kepadatan energi menjadi lebih tinggi sehingga kendaraan mampu menempuh jarak lebih jauh tanpa harus memperbesar ukuran baterai.
Selain itu, risiko panas berlebih atau thermal runaway juga dapat dikurangi karena struktur baterainya lebih stabil dibanding baterai konvensional.
Beberapa produsen otomotif dan perusahaan baterai dunia bahkan mulai menguji penggunaan baterai semi-solid pada kendaraan produksi massal sebagai tahap transisi menuju solid-state battery sepenuhnya.
Baterai Sodium-Ion Digadang Menjadi Alternatif Lithium
Selain semi-solid, teknologi sodium-ion battery juga mulai mendapat perhatian besar.
Jika baterai kendaraan listrik saat ini sebagian besar menggunakan lithium, baterai sodium memanfaatkan natrium sebagai bahan utama yang jauh lebih melimpah di alam.
Keunggulan utamanya terletak pada biaya produksi yang berpotensi lebih murah serta ketersediaan bahan baku yang tidak terlalu bergantung pada tambang lithium.
Sodium-ion juga memiliki performa yang cukup baik pada suhu rendah serta dinilai cocok digunakan untuk kendaraan listrik perkotaan maupun sistem penyimpanan energi.
Walaupun kepadatan energinya masih berada di bawah baterai lithium premium, perkembangan teknologi sodium-ion berlangsung sangat cepat dan diperkirakan akan menjadi salah satu alternatif penting dalam beberapa tahun ke depan.
Solid-State Battery Masih Menjadi Impian Industri
Jika semi-solid merupakan tahap transisi, maka solid-state battery masih menjadi tujuan utama banyak produsen otomotif.
Baterai ini menggantikan elektrolit cair sepenuhnya dengan material padat sehingga menawarkan tingkat keamanan yang jauh lebih tinggi.
Selain lebih aman, baterai solid-state diperkirakan mampu meningkatkan jarak tempuh kendaraan hingga ratusan kilometer dibanding teknologi saat ini dengan ukuran baterai yang relatif sama.
Meski implementasi massalnya masih membutuhkan waktu, berbagai produsen terus mengembangkan teknologi tersebut sebagai fondasi kendaraan listrik generasi berikutnya.
Pengisian Daya Super Cepat Semakin Menjadi Standar GIIAS 2026
Inovasi lain yang diperkirakan menjadi perhatian adalah teknologi ultra-fast charging.
Jika beberapa tahun lalu mengisi daya kendaraan listrik membutuhkan waktu hampir satu jam, kini berbagai produsen mulai memperkenalkan sistem 800 Volt bahkan lebih tinggi yang memungkinkan pengisian baterai dari sekitar 10 persen hingga 80 persen hanya dalam hitungan belasan hingga puluhan menit, tergantung kapasitas baterai dan infrastruktur pengisian.
Kemampuan ini menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan kenyamanan pengguna kendaraan listrik, terutama bagi mereka yang sering melakukan perjalanan jauh.
Artificial Intelligence Kini Masuk ke Dalam Mobil Pameran GIIAS 2026
Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence bukan lagi sekadar fitur pada chatbot.
Mobil generasi terbaru mulai memanfaatkan AI untuk mempelajari kebiasaan pengemudi, mengatur suhu kabin secara otomatis, mengoptimalkan konsumsi energi, memberikan rekomendasi rute tercepat, hingga mengenali perintah suara dengan bahasa yang lebih natural.
Beberapa produsen bahkan mengembangkan AI yang mampu melakukan diagnosis awal terhadap kondisi kendaraan sehingga potensi kerusakan dapat dideteksi sebelum menjadi masalah yang lebih serius.
Teknologi ini membuat mobil berkembang menjadi perangkat digital yang terus belajar dari penggunanya.
ADAS Semakin Mendekati Semi-Autonomous Driving
Advanced Driver Assistance System atau ADAS diprediksi menjadi fitur yang semakin umum ditemukan pada mobil-mobil baru.
Sistem ini memanfaatkan kamera, radar, sensor ultrasonik, serta komputer berkecepatan tinggi untuk membantu pengemudi menghindari kecelakaan.
Fitur seperti Adaptive Cruise Control, Lane Centering, Emergency Braking, Blind Spot Monitoring, hingga Traffic Jam Assist kini mulai tersedia bahkan pada kendaraan kelas menengah.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa teknologi keselamatan tidak lagi menjadi eksklusif untuk mobil premium.
Vehicle-to-Everything (V2X)
Salah satu inovasi yang mulai berkembang secara global adalah Vehicle-to-Everything atau V2X.
Teknologi ini memungkinkan kendaraan berkomunikasi dengan kendaraan lain, lampu lalu lintas, infrastruktur jalan, hingga jaringan internet secara real-time.
Dengan komunikasi tersebut, mobil dapat menerima informasi mengenai kondisi lalu lintas, kecelakaan di depan, cuaca ekstrem, hingga pengaturan kecepatan yang lebih efisien.
Walaupun implementasinya di Indonesia masih bertahap, teknologi ini dipandang sebagai bagian penting dari sistem transportasi cerdas di masa depan.
Over-the-Air Update Membuat Mobil Selalu “Baru”
Mobil modern kini dapat menerima pembaruan perangkat lunak seperti smartphone.
Melalui teknologi Over-the-Air (OTA), produsen dapat memperbaiki bug, meningkatkan performa kendaraan, menambahkan fitur baru, bahkan mengoptimalkan efisiensi baterai tanpa pemilik harus datang ke bengkel.
Kemampuan ini membuat umur teknologi kendaraan menjadi lebih panjang karena perangkat lunaknya terus diperbarui mengikuti perkembangan terbaru.
Kokpit Digital Semakin Futuristis
Interior kendaraan juga mengalami perubahan besar.
Panel instrumen digital kini berpadu dengan layar infotainment berukuran besar, head-up display, augmented reality navigation, hingga sistem audio premium yang seluruhnya saling terhubung.
Beberapa kendaraan bahkan mulai menggunakan prosesor berperforma tinggi layaknya komputer sehingga mampu menjalankan berbagai fungsi kendaraan secara bersamaan tanpa mengurangi respons sistem.
Material Ramah Lingkungan Mulai Digunakan
Transformasi industri otomotif tidak hanya terjadi pada mesin maupun baterai.
Produsen kini mulai menggunakan material daur ulang untuk jok, dashboard, karpet, hingga panel pintu.
Selain mengurangi jejak karbon selama proses produksi, pendekatan ini juga menjadi bagian dari strategi keberlanjutan yang semakin diperhatikan oleh konsumen global.
Ringkasan Teknologi yang Berpotensi Menjadi Sorotan GIIAS 2026
Teknologi
Fungsi Utama
Potensi Manfaat
Semi-solid battery
Baterai generasi baru
Jarak tempuh lebih jauh dan lebih aman
Sodium-ion battery
Alternatif lithium
Biaya produksi lebih rendah
Solid-state battery
Baterai masa depan
Energi tinggi dan keamanan lebih baik
Ultra-fast charging
Pengisian daya cepat
Waktu charging semakin singkat
Artificial Intelligence
Kendaraan pintar
Pengalaman berkendara lebih personal
ADAS
Keselamatan aktif
Mengurangi risiko kecelakaan
V2X
Komunikasi kendaraan
Transportasi lebih efisien
OTA Update
Pembaruan software
Mobil selalu mendapat fitur terbaru
GIIAS 2026 Menjadi Gambaran Masa Depan Industri Otomotif
Jika beberapa tahun lalu pengunjung datang ke pameran otomotif untuk melihat desain mobil terbaru, kini alasan itu semakin berkembang. GIIAS 2026 diperkirakan menjadi etalase berbagai teknologi yang akan membentuk masa depan kendaraan dalam satu dekade mendatang.
Baterai semi-solid, sodium-ion, sistem pengisian daya super cepat, kecerdasan buatan, hingga fitur keselamatan berbasis sensor menunjukkan bahwa evolusi kendaraan tidak lagi hanya bergantung pada mesin, tetapi juga pada inovasi perangkat lunak dan teknologi penyimpanan energi.
Meski tidak semua teknologi tersebut akan langsung dipasarkan secara luas di Indonesia, kehadirannya di GIIAS 2026 akan menjadi indikator arah perkembangan industri otomotif global. Bagi konsumen, ini merupakan kesempatan untuk melihat lebih dekat bagaimana mobil masa depan akan menjadi lebih efisien, lebih aman, lebih terhubung, dan semakin cerdas dibandingkan kendaraan yang digunakan saat ini.
Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi menyoroti 3 kejanggalan penanganan kasus eks Jampidsus Febrie Adriansyah oleh Kejaksaan Agung.
Status hukum Febrie dan Don Ritto berubah dari tersangka (saat di Polri) menjadi saksi setelah perkara dipegang Kejagung, tanpa penjelasan hukum memadai ke publik.
Hendardi mendesak KPK mengambil alih perkara dan Presiden Prabowo turun tangan menjaga independensi penegakan hukum.
Jakarta, 17 Juli 2026 — Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi membongkar tiga kejanggalan mendasar dalam penanganan kasus dugaan korupsi eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah oleh Kejaksaan Agung, dan mendesak KPK mengambil alih perkara tersebut.
Mengapa Ini Penting?
Kasus ini bermula ketika perkara dugaan korupsi yang menyeret Febrie Adriansyah dan Don Ritto dilimpahkan dari Kepolisian RI ke Kejaksaan Agung. Menurut Hendardi, langkah-langkah yang diambil Kejagung sejauh ini justru menimbulkan berbagai kejanggalan yang berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum. Dalam pernyataan persnya, Hendardi bahkan menyebut Kejagung “menghina publik” atas cara kasus ini ditangani.
Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi UGM (Pukat UGM), Zaenur Rohman, turut menilai pelimpahan perkara dari Polri ke Kejagung sarat kejanggalan — sebab menurut Kompas, Polri dinilai tidak berwenang melimpahkan perkara pada tahap penyidikan kecuali sudah P21.
3 Kejanggalan Menurut Hendardi
1. Perubahan status hukum. Sebelum perkara diserahkan Polri ke Kejagung, Febrie dan Don Ritto sudah berstatus tersangka. Namun setelah Kejagung menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru, keduanya justru diposisikan sebagai saksi — perubahan mendasar yang menurut Hendardi tidak disertai penjelasan hukum memadai ke publik. Belakangan, Kejagung menyebut Febrie tetap berstatus tersangka.
2. Ketidakjelasan keberadaan Febrie. Di tengah sorotan publik yang besar, Kejagung dinilai belum memberi kepastian soal posisi maupun langkah hukum terhadap Febrie. Yang muncul justru informasi bahwa pencekalan terhadap Febrie dan Don Ritto hanya berlaku 20 hari dan didasarkan pada permintaan Polda Metro Jaya — bukan permintaan Kejagung sendiri sebagai institusi yang kini menangani perkara.
3. Febrie belum ditahan. Hendardi mengkritik keputusan Kejagung yang belum menahan Febrie. Ia menegaskan penahanan bukan bentuk penghukuman, melainkan instrumen mencegah pelarian, perusakan alat bukti, dan intervensi terhadap saksi — sehingga semestinya disertai argumentasi hukum yang kuat mengingat nilai dugaan korupsi yang besar.
Reaksi dan Dampak
Hendardi menilai rangkaian kejanggalan ini mengindikasikan konflik kepentingan di internal Kejaksaan Agung. Ia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih perkara, sekaligus meminta Presiden Prabowo Subianto tidak pasif menyikapi kasus yang menyeret pejabat tinggi kejaksaan sendiri ini.
Hendardi juga menegaskan penyidikan tidak boleh berhenti pada Febrie sebagai pelaku tunggal — perlu ditelusuri rantai komando serta aliran uang, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak yang lebih tinggi di Kejagung, menurut laporan Kompas. Ia turut menyinggung dugaan keterlibatan oknum TNI dalam mengintervensi proses penyidikan yang menurutnya harus diusut terpisah dan independen.
Belum ada kepastian apakah KPK akan merespons desakan Hendardi untuk mengambil alih perkara ini. Publik juga masih menunggu penjelasan resmi Kejaksaan Agung terkait dasar hukum perubahan status Febrie Adriansyah dan langkah lanjutan penyidikan, termasuk soal pencekalan dan kemungkinan penahanan.
Pertanyaan Umum
Siapa Hendardi dalam kasus ini?
Hendardi adalah Ketua Dewan Nasional SETARA Institute yang secara terbuka mengkritik penanganan kasus Febrie Adriansyah oleh Kejaksaan Agung dan mendesak KPK turun tangan.
Apa saja 3 kejanggalan yang diungkap Hendardi?
Perubahan status hukum Febrie dari tersangka menjadi saksi, ketidakjelasan keberadaan dan langkah hukum terhadap Febrie, serta keputusan Kejagung yang belum menahan Febrie meski kasusnya bernilai korupsi besar.
Apa yang diminta Hendardi kepada KPK dan Presiden?
Hendardi mendesak KPK mengambil alih penanganan perkara ini dan meminta Presiden Prabowo Subianto tidak pasif dalam menjaga independensi proses hukum.
goribihotao – Belakangan ini istilah Gentengisasi mulai ramai diperbincangkan setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan gagasan agar rumah-rumah masyarakat yang masih menggunakan atap seng secara bertahap beralih menggunakan genteng. Gagasan tersebut bukan sekadar persoalan mengganti material bangunan, melainkan menjadi bagian dari upaya pemerintah menciptakan hunian yang lebih sehat, nyaman, sekaligus tahan terhadap cuaca tropis Indonesia.
Bagi sebagian masyarakat, terutama yang tinggal di daerah perkotaan, penggunaan atap seng mungkin sudah dianggap biasa. Namun bagi warga yang tinggal di kawasan dengan suhu udara tinggi, seng sering kali menjadi penyebab utama rumah terasa sangat panas ketika siang hari. Sebaliknya saat hujan turun deras, suara benturan air di atas seng bisa sangat bising sehingga mengganggu aktivitas penghuni rumah.
Karena alasan itulah, konsep Gentengisasi mulai dikaitkan dengan berbagai program peningkatan kualitas rumah yang telah dijalankan pemerintah, salah satunya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai program bedah rumah.
Muncul pertanyaan di tengah masyarakat. Apakah semua rumah beratap seng akan mendapatkan bantuan? Apakah pemerintah akan mengganti seluruh atap seng menjadi genteng secara gratis? Atau justru program ini hanya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu?
Jawabannya ternyata tidak sesederhana itu.
Table of Contents
Apa Itu Program Gentengisasi?
Istilah Gentengisasi sebenarnya bukan nama resmi sebuah program bantuan yang berdiri sendiri. Kata tersebut lebih menggambarkan gagasan pemerintah untuk mendorong penggunaan atap genteng dibandingkan atap seng, terutama pada rumah-rumah masyarakat yang masuk kategori tidak layak huni.
Presiden Prabowo beberapa kali menyinggung pentingnya penggunaan genteng berbahan tanah liat atau beton karena dinilai lebih sesuai dengan karakter iklim Indonesia.
Indonesia merupakan negara tropis yang menerima paparan sinar matahari hampir sepanjang tahun. Atap seng memang memiliki harga yang relatif murah serta pemasangannya lebih cepat. Namun material logam tersebut juga sangat mudah menyerap panas.
Akibatnya, suhu di dalam rumah dapat meningkat beberapa derajat dibandingkan rumah yang menggunakan genteng.
Sebaliknya, genteng memiliki kemampuan meredam panas lebih baik sehingga suhu ruangan cenderung lebih nyaman tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pendingin ruangan.
Selain faktor kenyamanan, penggunaan genteng juga dinilai mampu mengurangi kebisingan ketika hujan deras.
Bagi keluarga yang tinggal di rumah sederhana, perubahan kecil seperti ini dapat memberikan dampak besar terhadap kualitas hidup sehari-hari.
Mengapa Atap Seng Menjadi Sorotan?
Selama bertahun-tahun, atap seng menjadi pilihan utama masyarakat karena beberapa alasan.
Harga seng relatif murah.
Pemasangannya cepat.
Materialnya mudah ditemukan hampir di seluruh daerah Indonesia.
Namun di balik berbagai kelebihan tersebut, seng juga memiliki sejumlah kekurangan.
Saat cuaca terik, suhu permukaan seng bisa meningkat sangat tinggi. Panas tersebut kemudian diteruskan ke dalam rumah sehingga ruangan terasa gerah meskipun ventilasi sudah cukup baik.
Ketika hujan turun, suara benturan air pada lembaran seng juga jauh lebih keras dibandingkan genteng tanah liat maupun beton.
Pada daerah pesisir, seng juga lebih mudah mengalami korosi akibat kadar garam udara yang tinggi.
Karena alasan-alasan inilah pemerintah mulai mendorong penggunaan material yang dinilai lebih ramah terhadap kondisi iklim Indonesia.
Namun perlu dipahami bahwa pemerintah tidak melarang penggunaan seng.
Yang didorong adalah peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat yang memang membutuhkan bantuan.
Hubungan Gentengisasi dengan Program Bedah Rumah
Di sinilah banyak masyarakat mulai salah memahami informasi yang beredar.
Program Gentengisasi bukan berarti pemerintah akan datang ke setiap rumah untuk mengganti atap seng menjadi genteng.
Yang sebenarnya terjadi adalah gagasan tersebut akan diintegrasikan ke dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
BSPS merupakan program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang sebelumnya dikenal berada di bawah Kementerian PUPR.
Program ini telah berjalan selama bertahun-tahun untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperbaiki rumah yang tidak layak huni.
Bantuan diberikan bukan dalam bentuk rumah jadi, melainkan stimulan agar masyarakat dapat memperbaiki rumahnya secara swadaya.
Apabila kondisi rumah memang membutuhkan penggantian atap, maka konsep Gentengisasi dapat diterapkan dalam proses renovasi tersebut.
Artinya, penggantian atap menjadi genteng merupakan salah satu bentuk peningkatan kualitas rumah, bukan program yang berdiri sendiri.
Pemerintah Menargetkan Ratusan Ribu Rumah di Program Gentengisasi
Pada tahun 2026, pemerintah meningkatkan target program BSPS secara signifikan.
Jumlah rumah yang ditargetkan memperoleh bantuan mencapai sekitar 400 ribu unit di seluruh Indonesia.
Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan realisasi beberapa tahun sebelumnya.
Target tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin mempercepat pengurangan jumlah rumah tidak layak huni yang masih cukup banyak tersebar di berbagai daerah.
Selain meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat, program ini juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah.
Setiap rumah yang direnovasi membutuhkan tukang bangunan, toko material, pengrajin genteng, produsen semen, kayu, hingga pelaku usaha kecil lainnya.
Dengan kata lain, satu rumah yang diperbaiki tidak hanya memberikan manfaat kepada pemilik rumah, tetapi juga menciptakan aktivitas ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Siapa yang Berhak Mendapatkan Bantuan Gentengisasi?
Pertanyaan ini menjadi yang paling sering muncul.
Jawabannya, tidak semua masyarakat otomatis menjadi penerima bantuan.
Program BSPS memiliki sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi.
Secara umum, penerima merupakan masyarakat berpenghasilan rendah yang menempati rumah tidak layak huni dan memiliki atau menguasai tanah secara sah.
Rumah tersebut harus benar-benar menjadi tempat tinggal utama, bukan rumah kedua maupun bangunan yang disewakan.
Selain itu, calon penerima belum pernah memperoleh bantuan perumahan serupa dari pemerintah dalam kurun waktu tertentu.
Data calon penerima juga harus sesuai dengan pendataan pemerintah daerah serta masuk dalam basis data yang digunakan pemerintah pusat.
Karena itulah, masyarakat tidak bisa sekadar mengajukan permohonan secara langsung tanpa melalui proses verifikasi.
Bagaimana Cara Masyarakat Bisa Diusulkan?
Proses penetapan penerima bantuan biasanya dimulai dari pemerintah daerah.
Petugas melakukan pendataan terhadap rumah-rumah yang dinilai tidak layak huni.
Data tersebut kemudian diverifikasi untuk memastikan kondisi rumah memang memenuhi kriteria.
Selanjutnya dilakukan pengecekan dokumen kepemilikan atau penguasaan lahan, kondisi ekonomi keluarga, hingga kelengkapan administrasi lainnya.
Apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi dan kuota masih tersedia, nama calon penerima akan diusulkan ke pemerintah pusat untuk mendapatkan persetujuan.
Karena kuota bantuan setiap daerah berbeda-beda, tidak semua rumah yang diusulkan dapat langsung memperoleh bantuan pada tahun yang sama.
Sebagian harus menunggu hingga kuota berikutnya tersedia.
Besaran Bantuan yang Diterima
Dalam program BSPS, pemerintah tidak memberikan uang tunai secara bebas kepada penerima.
Nilai bantuan sekitar Rp20 juta per rumah digunakan untuk pembelian bahan bangunan serta pembayaran upah kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
Secara umum, sebagian besar dana dialokasikan untuk material bangunan, sedangkan sisanya digunakan untuk biaya tenaga kerja.
Skema tersebut dibuat agar bantuan benar-benar digunakan untuk memperbaiki rumah, bukan dialihkan ke kebutuhan lain.
Jika dalam proses renovasi diperlukan penggantian atap, maka material genteng dapat menjadi salah satu komponen yang digunakan sesuai hasil perencanaan renovasi rumah.
Gentengisasi Bukan Sekadar Mengganti Atap
Jika mendengar kata Gentengisasi, sebagian orang mungkin langsung membayangkan petugas datang ke rumah lalu mengganti seluruh atap seng menjadi genteng dalam hitungan hari. Kenyataannya, konsep yang sedang didorong pemerintah jauh lebih luas dibanding sekadar mengganti material penutup atap.
Dalam dunia konstruksi, sebuah rumah merupakan satu kesatuan sistem. Atap hanyalah salah satu bagian dari bangunan. Ketika jenis atap diubah, struktur penyangga, rangka, kemiringan, hingga kemampuan dinding menopang beban juga harus diperhitungkan.
Genteng tanah liat, misalnya, memiliki bobot yang jauh lebih berat dibandingkan lembaran seng. Karena itu, rumah yang sebelumnya menggunakan atap seng belum tentu bisa langsung dipasangi genteng tanpa pemeriksaan struktur terlebih dahulu.
Jika rangka atap sudah lapuk atau menggunakan material yang tidak cukup kuat, penggantian atap justru dapat membahayakan penghuni rumah.
Inilah sebabnya program bedah rumah selalu diawali dengan survei teknis. Pemerintah bersama tenaga pendamping akan melihat kondisi bangunan secara menyeluruh sebelum menentukan jenis perbaikan yang paling sesuai.
Pada beberapa rumah, yang dibutuhkan bukan hanya penggantian atap, tetapi juga perbaikan pondasi, penguatan kolom, pergantian rangka kayu, hingga perbaikan lantai dan sanitasi.
Dengan kata lain, Gentengisasi merupakan bagian dari peningkatan kualitas rumah, bukan satu-satunya pekerjaan yang dilakukan.
Mengapa Pemerintah Lebih Memilih Genteng?
Pilihan penggunaan genteng bukan tanpa alasan. Indonesia memiliki iklim tropis dengan intensitas panas matahari yang cukup tinggi sepanjang tahun.
Material seng memang lebih murah dan ringan, tetapi sifat logam membuatnya mudah menyerap panas.
Ketika matahari bersinar terik sejak pagi hingga siang, suhu permukaan seng bisa meningkat sangat tinggi. Panas tersebut kemudian diteruskan ke ruang di bawahnya sehingga rumah menjadi gerah.
Akibatnya, banyak keluarga yang akhirnya memasang kipas angin atau pendingin ruangan lebih lama. Hal ini tentu berdampak pada konsumsi listrik.
Genteng memiliki karakteristik yang berbeda.
Material tanah liat maupun beton mampu menahan panas lebih baik sehingga suhu ruangan cenderung lebih stabil.
Selain itu, suara hujan yang mengenai genteng juga jauh lebih lembut dibandingkan seng.
Bagi keluarga yang tinggal di daerah dengan curah hujan tinggi, perubahan tersebut bisa meningkatkan kenyamanan saat beristirahat maupun bekerja dari rumah.
Di sisi lain, genteng juga memiliki umur pakai yang relatif panjang apabila dipasang dengan benar dan dirawat secara berkala.
Dampaknya Tidak Hanya untuk Pemilik Rumah
Program bedah rumah sebenarnya memiliki efek ekonomi yang cukup besar.
Ketika satu rumah direnovasi, banyak pihak yang ikut memperoleh manfaat.
Tukang bangunan memperoleh pekerjaan.
Pengrajin genteng menerima pesanan.
Toko material bangunan meningkatkan penjualan.
Produsen semen, pasir, batu bata, hingga kayu juga ikut merasakan dampaknya.
Inilah yang sering disebut sebagai multiplier effect dalam pembangunan.
Uang yang dikeluarkan pemerintah tidak berhenti pada penerima bantuan, tetapi terus berputar di masyarakat.
Apalagi jika material yang digunakan berasal dari produsen lokal.
Di sejumlah daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, hingga sebagian wilayah Sumatera, industri genteng tanah liat masih menjadi mata pencaharian ribuan keluarga.
Apabila permintaan meningkat karena program renovasi rumah, maka industri kecil tersebut berpotensi kembali bergairah.
Begitu pula dengan pelaku usaha angkutan material, toko bangunan skala kecil, hingga UMKM yang menyediakan kebutuhan konstruksi.
Apakah Semua Rumah Beratap Seng Akan Diganti?
Jawabannya tentu tidak.
Masih banyak informasi yang beredar di media sosial seolah-olah seluruh rumah yang menggunakan atap seng akan memperoleh bantuan pemerintah.
Padahal, kebijakan tersebut tidak pernah disampaikan demikian.
Program bedah rumah memiliki sasaran yang jelas, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di rumah tidak layak huni.
Artinya, apabila seseorang memiliki rumah permanen dengan kondisi baik, hanya saja menggunakan atap seng karena pilihan pribadi, rumah tersebut tidak otomatis masuk dalam daftar penerima bantuan.
Begitu pula rumah-rumah yang digunakan sebagai tempat usaha, rumah kontrakan, ataupun rumah kedua.
Prioritas pemerintah tetap diberikan kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan bantuan agar dapat tinggal di rumah yang aman, sehat, dan layak huni.
Proses Renovasi Dilakukan Secara Bertahap
Program BSPS tidak dikerjakan seperti proyek pembangunan perumahan yang seluruhnya diselesaikan kontraktor.
Konsep utama program ini adalah swadaya masyarakat.
Penerima bantuan ikut terlibat dalam proses pembangunan.
Di banyak daerah, tetangga bahkan ikut membantu pekerjaan secara gotong royong.
Model seperti ini sudah lama diterapkan dalam program BSPS karena dinilai mampu menekan biaya sekaligus memperkuat rasa memiliki terhadap rumah yang telah direnovasi.
Pemerintah hanya memberikan stimulan agar masyarakat dapat meningkatkan kualitas rumahnya.
Dengan demikian, hasil pembangunan tidak hanya bergantung pada dana bantuan, tetapi juga partisipasi masyarakat itu sendiri.
Tantangan Program Gentengisasi
Meskipun memiliki tujuan yang baik, pelaksanaan Gentengisasi tentu tidak lepas dari tantangan.
Indonesia merupakan negara yang sangat luas dengan karakter wilayah yang berbeda-beda.
Di daerah pegunungan, penggunaan genteng mungkin sangat ideal.
Namun di beberapa kawasan pesisir yang memiliki angin sangat kencang, pemilihan jenis atap harus mempertimbangkan kondisi lingkungan.
Begitu pula di wilayah rawan gempa.
Material atap yang terlalu berat memerlukan struktur bangunan yang benar-benar kuat.
Karena itulah pemerintah tidak dapat menerapkan satu jenis material secara seragam untuk seluruh Indonesia.
Pendekatan teknis tetap harus mempertimbangkan kondisi geografis, budaya, hingga kemampuan struktur bangunan masing-masing daerah.
Selain itu, tantangan lain datang dari kebutuhan anggaran.
Meskipun pemerintah menargetkan ratusan ribu rumah direnovasi pada 2026, jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia masih mencapai jutaan unit.
Artinya, program ini membutuhkan waktu bertahun-tahun agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas.
Syarat Umum Penerima Program Bedah Rumah (BSPS)
Meskipun istilah Gentengisasi tengah menjadi perhatian, dasar pelaksanaannya tetap mengacu pada ketentuan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Karena itu, masyarakat yang berharap mendapatkan bantuan perlu memahami bahwa penerima akan melalui proses seleksi dan verifikasi.
Kriteria
Penjelasan
Warga Negara Indonesia
Memiliki identitas kependudukan yang sah.
Berpenghasilan rendah
Masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan pemerintah.
Memiliki atau menguasai rumah
Rumah ditempati sendiri dan memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan lahan yang sah.
Rumah tidak layak huni
Kondisi rumah membutuhkan perbaikan pada atap, lantai, dinding, atau bagian struktur lainnya.
Belum pernah menerima bantuan sejenis
Tidak sedang atau belum pernah menerima bantuan renovasi rumah dengan skema yang sama dalam periode yang ditentukan.
Masuk hasil pendataan pemerintah daerah
Diusulkan melalui pemerintah desa, kelurahan, kecamatan, hingga pemerintah daerah sebelum diverifikasi pemerintah pusat.
Perlu dipahami bahwa syarat tersebut dapat mengalami penyesuaian mengikuti regulasi terbaru yang diterbitkan pemerintah setiap tahunnya. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memperoleh informasi langsung dari pemerintah daerah atau dinas yang membidangi perumahan.
Harapan Baru Bagi Rumah Tidak Layak Huni
Program Gentengisasi sebenarnya membawa pesan yang lebih besar dibandingkan sekadar mengganti material bangunan. Pemerintah ingin mendorong perubahan cara pandang bahwa rumah layak huni bukan hanya soal memiliki tempat berteduh, tetapi juga menghadirkan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman bagi seluruh anggota keluarga.
Di berbagai daerah, masih banyak rumah yang mengalami kebocoran setiap musim hujan. Sebagian lainnya memiliki atap yang sudah lapuk sehingga membahayakan penghuni ketika angin kencang datang. Tidak sedikit pula keluarga yang harus bertahan dengan suhu ruangan yang sangat panas karena menggunakan atap seng tanpa plafon.
Jika kondisi seperti ini dapat diperbaiki secara bertahap, kualitas hidup masyarakat juga ikut meningkat.
Anak-anak memiliki tempat belajar yang lebih nyaman.
Orang tua dapat beristirahat tanpa khawatir atap bocor saat hujan deras.
Lansia juga bisa tinggal di rumah yang lebih aman tanpa takut bagian bangunan runtuh akibat usia konstruksi yang sudah tua.
Dalam konteks pembangunan nasional, manfaat tersebut jauh lebih besar daripada sekadar angka jumlah rumah yang berhasil direnovasi.
Program Ini Juga Menggerakkan Ekonomi Daerah
Di balik setiap rumah yang direnovasi, terdapat aktivitas ekonomi yang ikut bergerak.
Permintaan terhadap semen, pasir, batu bata, besi, kayu, hingga genteng meningkat.
Toko bangunan memperoleh tambahan pelanggan.
Pengrajin genteng yang selama ini menghadapi persaingan material modern berpeluang kembali memperoleh pesanan.
Begitu pula dengan tukang bangunan, pekerja harian, sopir pengangkut material, hingga pelaku UMKM yang berada di sekitar lokasi pembangunan.
Artinya, satu program bedah rumah tidak hanya menyentuh penerima bantuan, tetapi juga menciptakan efek berantai terhadap perekonomian masyarakat.
Semakin banyak rumah yang direnovasi, semakin besar pula perputaran uang di sektor konstruksi skala kecil yang selama ini menjadi sumber penghasilan banyak keluarga.
Gentengisasi Perlu Disesuaikan dengan Kondisi Daerah
Meskipun penggunaan genteng memiliki banyak kelebihan, penerapannya tetap harus mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia yang sangat beragam.
Di wilayah pegunungan, genteng tanah liat dapat menjadi pilihan ideal karena mampu menjaga suhu rumah tetap sejuk.
Namun di beberapa daerah pesisir yang memiliki angin sangat kencang, jenis atap harus disesuaikan agar tidak mudah terangkat ketika cuaca ekstrem.
Begitu pula di kawasan rawan gempa.
Struktur rumah harus benar-benar diperiksa sebelum dilakukan penggantian material atap yang memiliki bobot lebih berat dibandingkan seng.
Karena itu, pendekatan pemerintah tidak dapat disamaratakan.
Setiap rumah membutuhkan penilaian teknis sehingga renovasi yang dilakukan benar-benar meningkatkan kualitas bangunan, bukan justru menimbulkan risiko baru bagi penghuninya.
Tantangan Terbesar Masih Ada pada Jumlah Rumah Tidak Layak Huni
Target sekitar 400 ribu rumah yang akan diperbaiki pada 2026 merupakan langkah besar pemerintah dalam mempercepat penanganan rumah tidak layak huni.
Namun apabila dibandingkan dengan jumlah kebutuhan secara nasional, angka tersebut masih menjadi awal dari pekerjaan yang jauh lebih besar.
Masih terdapat jutaan rumah di berbagai daerah yang membutuhkan perbaikan, baik pada bagian atap, lantai, dinding, sanitasi, maupun struktur bangunan.
Karena keterbatasan anggaran, pemerintah harus menentukan prioritas agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan.
Itulah sebabnya proses pendataan, verifikasi, hingga validasi penerima menjadi tahapan yang sangat penting dalam program ini.
Tajuk: Gentengisasi Bukan Sekadar Ganti Atap, tetapi Investasi Kualitas Hidup
Ramainya pembahasan mengenai Gentengisasi menunjukkan bahwa masyarakat mulai memberi perhatian lebih terhadap kualitas hunian, bukan sekadar memiliki tempat tinggal. Di balik rencana penggantian atap seng menjadi genteng, pemerintah sebenarnya ingin mendorong terciptanya rumah yang lebih sehat, lebih nyaman, dan lebih aman untuk ditinggali dalam jangka panjang.
Meski demikian, penting dipahami bahwa Gentengisasi bukan program bantuan terpisah yang otomatis diberikan kepada semua pemilik rumah beratap seng. Konsep tersebut menjadi bagian dari program bedah rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), sehingga penerimanya tetap harus memenuhi syarat dan melalui proses verifikasi sesuai ketentuan pemerintah.
Bagi masyarakat yang rumahnya masih masuk kategori tidak layak huni, program ini menjadi harapan untuk mendapatkan tempat tinggal yang lebih baik. Sementara bagi pelaku usaha lokal seperti pengrajin genteng, toko material bangunan, hingga tukang konstruksi, meningkatnya jumlah renovasi rumah juga membuka peluang ekonomi yang tidak kecil.
Ke depan, keberhasilan Gentengisasi tidak hanya diukur dari berapa banyak atap seng yang berhasil diganti. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana program tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi jumlah rumah tidak layak huni, sekaligus menggerakkan ekonomi daerah melalui pembangunan yang melibatkan masyarakat secara langsung.
Referensi
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI – Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) https://pkp.go.id
Trump mengaku terkejut melihat jutaan pelayat menangisi Khamenei di Teheran
Ia menyebut satu tembakan cukup untuk melenyapkan semua pemimpin Iran yang hadir
Kedutaan Iran di Armenia membalas keras, menyebut AS tak punya peradaban
Washington DC, 06 Juli 2026 — Presiden AS Donald Trump menyatakan satu tembakan cukup untuk melenyapkan seluruh pemimpin Iran yang hadir di pemakaman Ayatollah Ali Khamenei di Teheran, Sabtu (4/7). Pernyataan itu disampaikan dalam wawancara dengan Axios dan langsung memicu kecaman keras dari Iran.
Mengapa Ini Penting?
Pernyataan Trump muncul di tengah situasi yang sudah tegang. Khamenei tewas dalam serangan gabungan AS-Israel pada 28 Februari 2026, dan jutaan pelayat dari berbagai kota di Iran memadati kompleks Grand Mosalla untuk memberi penghormatan terakhir. Trump mengaku heran melihat antusiasme duka itu, karena sebelumnya ia mengira Khamenei dibenci rakyatnya sendiri.
Dalam momen itulah ia melontarkan ancaman terbuka. “Satu tembakan dan kami bisa menghabisi mereka semua,” kata Trump, dikutip Axios. Ia menambahkan bahwa AS tidak akan benar-benar melakukannya karena Iran sedang dalam posisi ingin berunding, dan menghilangkan seluruh pemimpin justru menutup jalur negosiasi.
Bagi pembaca Indonesia, pernyataan ini penting karena eskalasi retorika AS-Iran berpotensi mengganggu jalur pelayaran minyak dunia, termasukpasokan minyak yang melewati Selat Hormuz yang selama ini jadi salah satu sumber energi penting bagi Indonesia.
Reaksi dan Dampak
Kedutaan Besar Iran di Armenia merespons cepat lewat platform X. Mereka menegaskan kematian seorang pemimpin tidak akan pernah mematikan perjuangan bangsa Iran. “Orang bisa dibunuh, tetapi cita-cita tidak bisa dimatikan,” tulis Kedubes Iran, dikutip CNN Indonesia.
Pernyataan itu juga menuding AS sebagai negara yang tidak memiliki peradaban maupun kehormatan. Suasana pemakaman sendiri diwarnai seruan “Matilah Amerika” yang menggema di aula utama, sementara sebagian pelayat membawa bendera merah sebagai simbol pembalasan.
Trump di sisi lain menyebut AS dan Iran sudah sepakat menghentikan sementara perundingan strategis selama sekitar sepekan, sampai seluruh rangkaian pemakaman selesai. Selama masa jeda ini ia mengklaim kedua pihak tidak akan saling menyerang — sebuah gencatan retorika di tengah situasi yang bisa saja kembali memanas begitu masa berkabung berakhir, mengingat kawasan Timur Tengah masih menyimpan risiko konflik lanjutan seperti yang pernah terlihat dalam temuan PBB soal gugurnya prajurit TNI di Lebanon.
Kronologi Peristiwa
Waktu
Kejadian
28 Februari 2026
Ayatollah Ali Khamenei tewas dalam serangan gabungan AS-Israel
Sabtu, 4 Juli 2026
Jutaan pelayat memadati Grand Mosalla, Teheran, untuk pemakaman Khamenei
Sabtu, 4 Juli 2026
Trump menyampaikan ancaman “satu tembakan” dalam wawancara dengan Axios
Sabtu, 5 Juli 2026
Kedutaan Iran di Armenia membalas lewat X, sebut AS tak beradab
9 Juli 2026 (rencana)
Jenazah Khamenei dijadwalkan tiba di Mashhad untuk prosesi lanjutan
Apa Selanjutnya?
Rangkaian pemakaman belum selesai. Setelah prosesi besar di Teheran, jenazah Khamenei rencananya dibawa ke kota suci Qom, lalu diterbangkan ke Irak untuk prosesi di Najaf dan Karbala. Putra Khamenei, Mojtaba Khamenei, yang kini menjadi pemimpin baru Iran, dilaporkan belum tampil di depan publik sejak dikabarkan terluka dalam serangan Februari — sejumlah anggota IRGC disebut khawatir keamanan lokasinya jika ia tampil di Mashhad pada 9 Juli.
Jeda perundingan sepekan yang disebut Trump berarti tensi AS-Iran kemungkinan kembali diuji begitu masa berkabung usai. Bila retorika ancaman semacam ini terus berlanjut, skenario eskalasi yang lebih luas — semacam yang pernah dibahas dalam berbagai analisis potensi Perang Dunia III — bukan tidak mungkin kembali mengemuka dalam wacana publik, meski saat ini belum ada tanda konkret ke arah sana.
Pertanyaan Seputar Ancaman Trump ke Iran
Apa yang sebenarnya dikatakan Trump soal pemimpin Iran?
Dalam wawancara dengan Axios pada Sabtu (4/7), Trump menyebut satu tembakan cukup untuk melenyapkan semua pemimpin Iran yang hadir di pemakaman Khamenei. Ia menambahkan AS tidak akan melakukannya karena Iran sedang ingin berunding, dan kehilangan seluruh pemimpin justru menutup jalur negosiasi.
Kapan dan di mana pernyataan itu disampaikan?
Trump menyampaikannya saat prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei berlangsung di Grand Mosalla, Teheran, Sabtu (4/7/2026). Jutaan pelayat dari berbagai kota di Iran hadir memberi penghormatan terakhir pada hari itu.
Bagaimana respons resmi Iran terhadap ancaman ini?
Kedutaan Besar Iran di Armenia membalas lewat platform X, menegaskan kematian seorang pemimpin tidak akan pernah mematikan perjuangan bangsa Iran. Mereka juga menuding AS sebagai negara tanpa peradaban maupun kehormatan.
Apakah AS dan Iran benar-benar berhenti berunding?
Trump mengklaim kedua pihak sepakat menghentikan sementara perundingan strategis selama sekitar sepekan, sampai rangkaian pemakaman Khamenei selesai. Ia menyebut selama masa jeda itu tidak akan ada serangan dari kedua belah pihak.
Siapa pemimpin Iran yang baru menggantikan Khamenei?
Putra Khamenei, Mojtaba Khamenei, kini menjadi pemimpin baru Iran. Ia dilaporkan mengalami luka dalam serangan Februari 2026 dan belum tampil di depan publik hingga artikel ini diperbarui, termasuk untuk prosesi pemakaman lanjutan di Mashhad pada 9 Juli.
goribihotao – Gelombang panas atau heat wave yang melanda berbagai negara di Eropa kembali memicu perdebatan panas, bukan hanya soal perubahan iklim, tetapi juga kebijakan politik. Di tengah suhu yang menembus 40 derajat Celsius di sejumlah wilayah, isu pendingin ruangan atau air conditioner (AC) mendadak berubah menjadi senjata kampanye menjelang pemilihan presiden Prancis.
Jika sebelumnya AC dianggap sebagai barang mewah yang kurang ramah lingkungan, kini pandangan itu mulai berubah. Banyak warga Eropa mulai menganggap pendingin ruangan sebagai kebutuhan dasar untuk menghadapi musim panas yang semakin ekstrem setiap tahunnya.
Situasi tersebut dimanfaatkan oleh partai sayap kanan National Rally (RN) yang dipimpin Marine Le Pen. Partai ini menjanjikan program besar-besaran untuk memperluas penggunaan AC apabila berhasil memenangkan pemilu mendatang. Janji tersebut langsung memicu perdebatan sengit antara kelompok yang mengutamakan keselamatan masyarakat dan pihak yang khawatir penggunaan AC secara masif justru memperparah krisis iklim.
Table of Contents
Heat Wave Ekstrem Melanda Sejumlah Negara Eropa
Sejak akhir Juni 2026, sebagian besar wilayah Eropa Barat dan Eropa Tengah mengalami suhu yang jauh di atas rata-rata. Prancis, Spanyol, Italia, Jerman, Belgia hingga Inggris mencatat rekor suhu tertinggi untuk periode awal musim panas.
Di beberapa kota di Prancis dan Spanyol, suhu udara bahkan mendekati atau melewati 40 derajat Celsius. Kondisi tersebut menyebabkan berbagai gangguan, mulai dari sekolah yang ditutup sementara, pembatasan aktivitas luar ruangan, hingga meningkatnya jumlah pasien yang mengalami gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan lebih dari 1.300 kematian berlebih (excess deaths) terjadi selama gelombang panas yang berlangsung sejak akhir Juni. Sementara itu, para ilmuwan World Weather Attribution menyebut fenomena panas ekstrem kali ini hampir mustahil terjadi tanpa pengaruh perubahan iklim akibat aktivitas manusia.
Kenapa Eropa Masih Minim Air Conditioner?
Bagi masyarakat Asia atau Amerika, penggunaan AC di rumah sudah menjadi hal yang lumrah. Namun situasinya berbeda di Eropa.
Data Komisi Eropa menunjukkan hanya sekitar 20 persen rumah tangga di Uni Eropa yang memiliki pendingin ruangan. Sebagai perbandingan, tingkat kepemilikan AC di Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan sudah mencapai lebih dari 90 persen.
Ada beberapa alasan mengapa penggunaan AC berkembang lebih lambat di Eropa. Selama puluhan tahun, sebagian besar wilayah Eropa memiliki musim panas yang relatif sejuk sehingga rumah-rumah dibangun tanpa mempertimbangkan kebutuhan pendinginan mekanis. Bangunan tua dengan dinding batu tebal, jendela kecil, dan penutup kayu dianggap sudah cukup menjaga suhu ruangan tetap nyaman.
Selain itu, harga listrik yang relatif tinggi serta kekhawatiran terhadap dampak lingkungan membuat banyak masyarakat Eropa memilih kipas angin, ventilasi alami, atau membuka jendela dibanding memasang AC.
Namun kondisi tersebut mulai berubah seiring meningkatnya frekuensi gelombang panas dalam beberapa tahun terakhir.
AC Mendadak Jadi Isu Politik
Di tengah cuaca yang semakin ekstrem, National Rally menjadikan isu pendingin ruangan sebagai salah satu materi kampanye utama.
Marine Le Pen menyatakan bahwa akses terhadap AC bukan lagi sekadar soal kenyamanan, melainkan persoalan kesehatan masyarakat. Menurutnya, negara harus membantu warga agar mampu menghadapi musim panas yang semakin berbahaya.
Partai tersebut mengusulkan program investasi besar untuk memperluas pemasangan AC di berbagai bangunan publik seperti sekolah, rumah sakit, hingga fasilitas pelayanan umum.
Selain itu, mereka juga mengusulkan skema pinjaman tanpa bunga senilai sekitar 20 miliar euro agar jutaan rumah tangga di Prancis dapat memasang pendingin ruangan. Berdasarkan perhitungan National Rally, program tersebut berpotensi mendukung pemasangan AC di sekitar 30 hingga 40 juta rumah apabila mereka berhasil membentuk pemerintahan.
Meski di media sosial banyak yang menyebutnya sebagai “AC gratis”, rincian kebijakan yang diumumkan lebih mengarah pada pembiayaan melalui pinjaman tanpa bunga dan investasi pemerintah, bukan pembagian AC gratis untuk seluruh warga.
Perbandingan Pandangan Mengenai AC di Eropa
Kelompok
Pandangan
National Rally
AC dianggap kebutuhan dasar dan penyelamat saat heat wave. Mendorong investasi besar serta bantuan pembiayaan pemasangan AC.
Kelompok Hijau
AC diperlukan di lokasi tertentu, tetapi tidak boleh menjadi solusi utama karena meningkatkan konsumsi energi.
Komisi Eropa
Bersikap netral dan menyerahkan kebijakan penggunaan AC kepada masing-masing negara anggota.
Kenapa Banyak yang Menolak Program Ini?
Meski terdengar menarik bagi masyarakat yang merasakan suhu ekstrem, usulan tersebut juga menuai kritik.
Kelompok pemerhati lingkungan menilai penggunaan AC secara besar-besaran akan meningkatkan konsumsi listrik, memperbesar beban jaringan energi, sekaligus meningkatkan emisi karbon apabila sumber listrik masih berasal dari bahan bakar fosil.
Selain itu, unit AC juga membuang panas ke lingkungan luar sehingga dapat memperkuat fenomena urban heat island atau pulau panas perkotaan. Akibatnya, suhu di luar bangunan justru bisa menjadi lebih tinggi.
Para ahli menyarankan agar penggunaan AC tetap dibarengi dengan langkah adaptasi lain seperti memperbanyak ruang hijau, memperbaiki desain bangunan agar lebih tahan panas, meningkatkan insulasi rumah, serta memperluas penggunaan energi terbarukan.
Komisi Eropa Memilih Tidak Memihak
Menariknya, Komisi Eropa memilih mengambil posisi netral dalam perdebatan ini.
Juru bicara Komisi Eropa menyatakan bahwa lembaga tersebut tidak memiliki posisi khusus apakah masyarakat sebaiknya menggunakan AC atau tidak. Menurut mereka, keputusan tersebut merupakan kewenangan masing-masing negara anggota.
Fokus Uni Eropa saat ini adalah meningkatkan efisiensi energi bangunan, mempercepat renovasi rumah-rumah lama, serta memperluas penggunaan listrik dari sumber energi terbarukan agar kebutuhan pendinginan di masa depan dapat dipenuhi tanpa meningkatkan emisi karbon secara signifikan.
Heat Wave Mengubah Cara Pandang Warga Eropa
Selama bertahun-tahun, banyak warga Eropa menganggap AC sebagai produk yang boros listrik dan identik dengan gaya hidup Amerika.
Namun perubahan iklim mulai mengubah pandangan tersebut.
Musim panas kini berlangsung lebih lama, suhu malam hari tetap tinggi, dan bangunan-bangunan tua yang dirancang untuk menghadapi musim dingin justru menjadi sangat panas ketika musim panas tiba.
Sejumlah toko elektronik di Prancis, Spanyol, dan Italia bahkan dilaporkan mengalami lonjakan permintaan pendingin ruangan selama gelombang panas berlangsung. Banyak model AC portabel habis terjual hanya dalam beberapa hari karena masyarakat berusaha mencari solusi cepat menghadapi cuaca ekstrem.
Apakah AC Akan Menjadi Isu Besar dalam Pemilu?
Melihat perkembangan saat ini, bukan tidak mungkin pendingin ruangan akan menjadi salah satu isu yang terus dibahas menjelang pemilu di Prancis.
National Rally memanfaatkan Heat Wave sebagai bukti bahwa pemerintah belum cukup siap menghadapi perubahan iklim dari sisi adaptasi. Di sisi lain, kelompok lingkungan mengingatkan bahwa solusi jangka panjang tidak bisa hanya bergantung pada pemasangan AC, tetapi juga membutuhkan perubahan tata kota, efisiensi bangunan, dan transisi energi bersih.
Perdebatan ini menunjukkan bagaimana perubahan iklim kini tidak lagi hanya menjadi isu lingkungan, tetapi juga telah berubah menjadi isu ekonomi, kesehatan masyarakat, hingga strategi politik. Di tengah suhu yang terus meningkat setiap tahun, pertanyaan yang muncul bukan lagi apakah Eropa membutuhkan lebih banyak pendingin ruangan, melainkan bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut tanpa memperburuk krisis iklim yang sedang dihadapi.
Hingga Juni 2026, OJK telah mencabut izin usaha sejumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Simak daftar lima bank yang tutup, penyebabnya, serta bagaimana jaminan dana nasabah oleh LPS.
goribihotao – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperketat pengawasan terhadap industri perbankan nasional sepanjang 2026. Salah satu langkah yang diambil adalah mencabut izin usaha sejumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang dinilai sudah tidak mampu memenuhi ketentuan kesehatan perbankan.
Hingga pertengahan tahun atau per Juni 2026, beberapa BPR resmi menghentikan operasionalnya setelah izin usahanya dicabut oleh OJK. Meski kabar penutupan bank sering membuat masyarakat khawatir, regulator menegaskan bahwa proses tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus melindungi nasabah.
Perlu dipahami bahwa bank yang ditutup bukanlah bank umum besar seperti BCA, BRI, Mandiri, atau BNI, melainkan Bank Perekonomian Rakyat yang memiliki cakupan usaha lebih terbatas. Setelah izin usaha dicabut, proses penyelesaian hak dan kewajiban bank akan ditangani oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
PT BPR Suliki Gunung Mas
Bank pertama yang dicabut izin usahanya pada 2026 adalah PT BPR Suliki Gunung Mas yang berlokasi di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat.
OJK mencabut izin operasional bank tersebut pada 7 Januari 2026 setelah berbagai upaya penyehatan tidak berhasil memperbaiki kondisi keuangan perusahaan. Setelah pencabutan izin dilakukan, LPS mengambil alih proses likuidasi serta menyiapkan pembayaran klaim simpanan nasabah yang memenuhi persyaratan penjaminan.
PT BPR Prima Master Bank
Selanjutnya adalah PT BPR Prima Master Bank yang beroperasi di Surabaya, Jawa Timur.
Bank ini resmi ditutup pada 27 Januari 2026. Sebelum pencabutan izin, BPR tersebut telah berada dalam status pengawasan intensif karena mengalami masalah permodalan dan tingkat kesehatan bank yang tidak memenuhi ketentuan. Upaya penyehatan yang dilakukan pemegang saham tidak membuahkan hasil sehingga LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan dan meminta OJK mencabut izin usahanya.
Perumda BPR Bank Cirebon
Bank ketiga yang resmi berhenti beroperasi adalah Perumda BPR Bank Cirebon, Jawa Barat.
Izin usahanya dicabut pada 9 Februari 2026. Setelah pencabutan tersebut, seluruh proses pembayaran simpanan nasabah serta likuidasi aset ditangani oleh LPS sesuai ketentuan yang berlaku. Nasabah yang memiliki simpanan dijamin tetap memperoleh perlindungan selama memenuhi syarat penjaminan LPS.
PT BPR Kamadana
Berikutnya adalah PT BPR Kamadana yang berada di Kabupaten Bangli, Bali.
OJK mencabut izin usaha bank ini pada 18 Februari 2026. Berdasarkan keterangan regulator, pencabutan dilakukan setelah ditemukan berbagai persoalan yang membuat kondisi bank tidak lagi dapat disehatkan. Sejumlah laporan juga menyebut adanya persoalan tata kelola dan dugaan praktik yang tidak sesuai prinsip kehati-hatian dalam operasional bank.
PT BPR Koperindo Jaya
Bank kelima adalah PT BPR Koperindo Jaya yang berkantor di Jakarta Pusat.
Izin usahanya dicabut pada 9 Maret 2026 setelah pemegang saham dan pengurus dinilai gagal melakukan langkah penyehatan sesuai ketentuan OJK. Penutupan bank ini menjadi bagian dari langkah pengawasan regulator untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional.
Mengapa OJK Menutup Bank?
Banyak masyarakat mengira penutupan bank disebabkan semata-mata karena bank kehabisan uang. Faktanya, penyebabnya jauh lebih kompleks.
OJK dapat mencabut izin usaha apabila sebuah bank mengalami masalah permodalan serius, kualitas aset yang buruk, kredit bermasalah yang tinggi, tata kelola yang lemah, hingga kegagalan pemegang saham melakukan penyehatan bank sesuai ketentuan.
Pada beberapa kasus, regulator juga menemukan dugaan praktik fraud atau pelanggaran prinsip kehati-hatian yang memperburuk kondisi keuangan bank. Penutupan dilakukan setelah berbagai tahapan pengawasan dan kesempatan perbaikan tidak membuahkan hasil.
Apakah Dana Nasabah Aman?
Pertanyaan ini menjadi kekhawatiran utama setiap kali ada kabar bank ditutup.
LPS memastikan bahwa simpanan nasabah tetap dijamin sesuai Undang-Undang LPS selama memenuhi syarat penjaminan. Saat ini, nilai simpanan yang dijamin mencapai maksimal Rp2 miliar per nasabah per bank.
Selain itu, simpanan harus tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, dan nasabah tidak terlibat dalam tindakan yang merugikan bank.
Setelah izin usaha dicabut, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data sebelum pembayaran klaim dilakukan kepada nasabah yang memenuhi persyaratan. Proses tersebut tidak dipungut biaya, sehingga masyarakat diminta waspada terhadap pihak yang menawarkan jasa pengurusan klaim dengan imbalan tertentu.
Penutupan Bank Tidak Berarti Industri Perbankan Sedang Krisis
Meski jumlah BPR yang ditutup terus bertambah, OJK menegaskan bahwa langkah tersebut justru menunjukkan fungsi pengawasan berjalan aktif.
Bank-bank yang dicabut izinnya umumnya memiliki skala kecil dan tidak termasuk bank sistemik yang dapat memengaruhi stabilitas keuangan nasional. Dengan menutup bank yang tidak sehat lebih awal, regulator berharap kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan tetap terjaga.
Karena itu, masyarakat tidak perlu panik setiap kali mendengar kabar ada bank yang ditutup. Selama menyimpan dana di bank yang diawasi OJK dan memenuhi ketentuan LPS, simpanan nasabah tetap memperoleh perlindungan sesuai aturan yang berlaku.
Glory Harimas Sihombing jadi tersangka keenam korupsi MBG
Diduga jual titik dapur SPPG Rp100 juta per lokasi ke calon mitra
Sebagian uang hasil penjualan disetor ke eks Kepala BGN Dadan Hindayana
JAKARTA — Kejaksaan Agung menetapkan Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review, Glory Harimas Sihombing, sebagai tersangka baru korupsi Makan Bergizi Gratis pada Kamis (18/6/2026), karena diduga menjual titik dapur SPPG seharga sekitar Rp100 juta per lokasi kepada calon mitra program.
🔖 Simpan artikel ini untuk perkembangan terbaru.
Konteks: Mengapa Ini Penting?
Glory bukan pejabat negara. Ia investor dan praktisi sustainability, lulusan School of Life Science and Technology Institut Teknologi Bandung. Kini ia menjabat Founding Partner di Global Green Capital, Partner Sustainability di Global Founders Capital, sekaligus CEO Carbon Offset Asia sejak 2021. Posisinya di Yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR) menjadi pintu masuk kasus ini.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan eks Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memberi Glory akses ke data titik-titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari akses itu, Glory diduga mencari pihak yang ingin jadi mitra penyelenggara dapur MBG, lalu menjual akses tersebut layaknya komoditas.
Padahal, pendirian SPPG semestinya melalui jalur verifikasi resmi BGN, bukan transaksi pribadi antarpihak. Penyidik menyebut praktik ini berjalan di luar mekanisme yang ditetapkan pemerintah, sehingga akses ke titik dapur justru diperjualbelikan layaknya proyek komersial biasa. Pola pengawasan yang bocor semacam ini sejalan dengan temuan DPRD Sumsel soal lemahnya pengawasan program yang berdampak pada lingkungan dan masyarakat, di mana celah regulasi kembali dimanfaatkan pihak yang punya akses informal ke pengambil kebijakan.
“Kurang lebih dulu ya, karena mungkin masih bisa bergulir. Tapi yang kita lihat sekarang sekitar kurang lebih sekitar Rp100 juta,” — Syarief Sulaeman Nahdi, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung (Kompas.com, 19 Juni 2026)
Reaksi dan Dampak
Penyidik menyebut harga titik dapur sebenarnya bervariasi, mulai puluhan hingga ratusan juta rupiah, bergantung lokasi dan minat calon mitra. Dalam sejumlah kasus, nilai transaksi disebut mencapai sekitar Rp100 juta per titik. Glory disebut menyetor sebagian hasil penjualan kepada Dadan secara berkala sejak 2025, dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing.
Selain berperan sebagai broker akses dapur, Glory juga diduga mengurus proses rollback atau pemulihan status SPPG yang sempat bermasalah, sehingga titik dapur yang sebelumnya terhambat verifikasi bisa kembali “dijual” ke mitra baru. Dengan penetapan Glory, jumlah tersangka kasus korupsi tata kelola MBG kini menjadi enam orang sejak Kejagung pertama kali menahan Dadan Hindayana bersama dua eks Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung, pada awal Juni 2025.
Kasus ini menambah daftar dugaan penyalahgunaan anggaran program pemerintah berskala nasional. Polanya — pihak swasta memanfaatkan kedekatan personal dengan pejabat untuk menguasai akses proyek — mengingatkan pada kasus korupsi mark-up proyek kereta cepat Whoosh, yang juga melibatkan jaringan pihak swasta dan pejabat publik dalam pengaturan nilai proyek.
“Saudara GHS ini merupakan pihak swasta yang diminta oleh tersangka DH selaku Kepala BGN untuk mencari mitra dalam rangka pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis,” — Syarief Sulaeman Nahdi, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung
Glory saat ini ditahan 20 hari di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung untuk kepentingan penyidikan lanjutan. Kejagung menyebut penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan minimal dua alat bukti yang cukup, sesuai standar pembuktian perkara pidana khusus.
Apa Selanjutnya?
Penyidik Jampidsus masih menelusuri aliran dana dari Glory ke Dadan, termasuk kemungkinan pihak lain yang turut menikmati keuntungan dari praktik jual-beli titik SPPG ini. Penyidik juga membuka kemungkinan jumlah tersangka bertambah lagi, mengingat skema penjualan titik dapur disebut “masih bisa bergulir” ke pihak-pihak lain yang belum terungkap.
Pola pemanfaatan yayasan untuk menguasai akses program negara bukan hal baru. Kasus serupa pernah mencuat dalam dugaan penyimpangan dana CSR Bank Indonesia yang melibatkan sejumlah yayasan, sehingga publik berharap Kejagung turut menyisir potensi keterlibatan entitas nonprofit lain di ekosistem MBG, bukan hanya individu.
Pengembangan kasus ini juga berpotensi mendorong evaluasi menyeluruh atas sistem verifikasi SPPG di internal BGN. Tanpa perbaikan mekanisme kontrol, celah yang dimanfaatkan Glory dan Dadan berisiko terulang di titik-titik dapur MBG lain di seluruh Indonesia, mengingat program ini terus diperluas ke ribuan sekolah penerima manfaat.
goribihotao – Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) kembali menjadi sorotan setelah muncul permintaan tambahan anggaran sebesar Rp1,5 triliun. Usulan tersebut muncul di tengah besarnya dana yang sudah dialokasikan pemerintah untuk mendukung pengembangan koperasi desa sebagai salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Permintaan tambahan dana ini langsung memancing perhatian publik. Banyak pihak mempertanyakan alasan di balik kebutuhan anggaran baru, mengingat pemerintah sebelumnya telah menyiapkan dana dalam jumlah besar untuk mendukung operasional dan pembangunan KDMP di seluruh Indonesia.
Table of Contents
Apa Itu Program Koperasi Desa Merah Putih?
Koperasi Desa Merah Putih merupakan program nasional yang bertujuan memperkuat ekonomi desa melalui pembentukan koperasi modern berbasis komunitas. Program ini dirancang untuk menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat desa mulai dari distribusi barang, pengelolaan hasil pertanian, penyediaan kebutuhan pokok, hingga akses pembiayaan usaha.
Peran KDMP dalam Perekonomian Desa
Pemerintah melihat koperasi sebagai instrumen penting untuk memotong rantai distribusi yang panjang. Dengan adanya KDMP, hasil produksi petani dan pelaku UMKM diharapkan bisa terserap lebih baik tanpa terlalu bergantung pada tengkulak atau perantara.
Selain itu, koperasi juga diharapkan menjadi pusat layanan ekonomi yang mampu meningkatkan daya saing desa di tengah perkembangan ekonomi digital.
Mengapa KDMP Meminta Tambahan Dana Rp1,5 Triliun?
Tambahan dana yang diajukan disebut berkaitan dengan percepatan pembangunan dan operasional koperasi di berbagai daerah. Kebutuhan tersebut mencakup pembangunan fasilitas fisik, pengadaan sarana pendukung, hingga penguatan sistem manajemen koperasi.
Kebutuhan Infrastruktur Masih Tinggi
Salah satu alasan utama adalah masih banyak desa yang belum memiliki fasilitas pendukung koperasi yang memadai. Beberapa daerah memerlukan pembangunan gudang penyimpanan, gerai distribusi, hingga fasilitas logistik yang menjadi bagian dari ekosistem Koperasi.
Perluasan Cakupan Program
Pemerintah juga terus memperluas jangkauan program ke berbagai wilayah. Semakin banyak koperasi yang dibentuk, semakin besar pula kebutuhan pendanaan untuk memastikan seluruh unit dapat beroperasi secara optimal sejak awal.
Besaran Anggaran KDMP yang Sudah Disiapkan Pemerintah
Sebelum muncul usulan tambahan Rp1,5 triliun, pemerintah sebenarnya telah menyiapkan anggaran yang sangat besar untuk mendukung program ini.
Komponen Anggaran
Nilai
Dana Desa 2026
Rp60,57 triliun
Alokasi Dana Desa
Rp34,57 triliun
Anggaran dalam RAPBN 2026
Rp83 triliun
Tambahan Dana yang Diusulkan
Rp1,5 triliun
Jika dibandingkan dengan total anggaran yang telah disiapkan, tambahan Rp1,5 triliun memang relatif kecil. Namun dalam konteks pengelolaan APBN, setiap tambahan belanja negaratetap membutuhkan kajian dan persetujuan yang ketat.
Pro dan Kontra Tambahan Anggaran KDMP
Munculnya usulan tambahan dana memunculkan dua pandangan berbeda.
Pihak yang Mendukung
Pendukung program menilai tambahan anggaran diperlukan agar pembangunan koperasi dapat berjalan lebih cepat. Mereka berpendapat bahwa koperasi membutuhkan modal awal yang cukup besar untuk bisa langsung memberikan manfaat kepada masyarakat.
Pihak yang Mengkritisi
Di sisi lain, sejumlah pengamat meminta pemerintah lebih fokus pada efektivitas penggunaan dana yang sudah tersedia. Menurut mereka, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga kualitas tata kelola dan pengawasan.
Tantangan Besar yang Dihadapi KDMP
Terlepas dari persoalan tambahan dana, tantangan terbesar KDMP justru berada pada tahap implementasi.
Banyak program koperasi di masa lalu gagal berkembang karena lemahnya manajemen dan minimnya aktivitas bisnis yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa koperasi yang dibentuk tidak hanya berdiri secara administratif, tetapi benar-benar mampu menjalankan fungsi ekonominya.
Pengawasan dan Akuntabilitas
Dengan nilai anggaran yang mencapai puluhan triliun rupiah, transparansi menjadi faktor yang sangat penting. Pengelolaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan agar program tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Keberlanjutan Usaha Koperasi
Keberhasilan KDMP akan sangat bergantung pada kemampuan koperasi menghasilkan aktivitas ekonomi yang nyata. Tanpa model bisnis yang sehat, koperasi berisiko menjadi proyek jangka pendek yang sulit bertahan dalam jangka panjang.
Apakah Tambahan Dana Rp1,5 Triliun Layak Disetujui?
Pertanyaan inilah yang saat ini menjadi fokus pembahasan banyak pihak. Pemerintah perlu menyeimbangkan antara kebutuhan percepatan pembangunan koperasi dengan kondisi fiskal nasional yang juga harus mendanai berbagai program prioritas lainnya.
Apabila tambahan dana tersebut mampu mempercepat pembentukan koperasi yang produktif dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat desa, maka usulan tersebut bisa dianggap sebagai investasi ekonomi jangka panjang. Namun jika efektivitas penggunaan anggaran sebelumnya belum dapat dibuktikan secara jelas, maka evaluasi menyeluruh menjadi langkah yang lebih bijak sebelum dana baru dikucurkan.
Akankah jadi Lahan Korupsi Baru?
Permintaan tambahan dana Rp1,5 triliun untuk KDMP menunjukkan besarnya ambisi pemerintah dalam menjadikan Koperasi Desa Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi desa. Meski nominal tambahan tersebut relatif kecil dibanding total anggaran KDMP yang mencapai Rp83 triliun, keputusan akhir tetap harus mempertimbangkan efektivitas program, transparansi pengelolaan, dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ke depan, keberhasilan KDMP tidak akan ditentukan oleh seberapa besar dana yang digelontorkan, melainkan oleh seberapa efektif koperasi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan menciptakan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.
